Pelaihari, KP – Permasalahan yang dialami para nelayan di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) saat ini masih saja berkutat dalam problem yang sama. Yakni kuota BBM yang kurang dan masih kalah canggihnya alat yang dipakai dalam mencari ikan di laut.
Hal itu menjadi sorotan bagi Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kalimantan Selatan (Kalsel), Ir Hj Suriatinah.
Bukan tanpa alasan berdasarkan informasi yang ia dapat dari diskusi bersama para nelayan, ada banyak hal yang harus disampaikan ke pihak bersangkutan.
Alhasil, pihaknya memutuskan untuk menggelar pertemuan dengan nelayan Tanah Laut di desa Tabanio, Kecamatan Takisung bersama pihak Kepolisian Daerah (Polda) Kalsel pada Kamis (22/09) kemarin.
Selain dalam rangka silaturahmi, dalam agenda tersebut juga dibalut diskusi dalam rangka membicarakan solusi permasalahan sesama nelayan yang ada di sana.
Ia mengaku, ingin tahu aktivitas dan permasalahan nelayan yang ada di lapangan. Setelah bertemu dan berdiskusi, dirinya mengakui ada banyak hal yang harus disampaikan ke pihak bersangkutan.
“Utamanya menyangkut bahan bakar, karena bagaimanapun nelayan kita sangat tergantung dengan BBM,” ucapnya saat dihubungi awak media, Minggu (25/09) siang.
Ia mengaku, hingga saat ini pihak terus berupaya dan memperjuangkan agar para nelayan bisa mendapat subsidi dengan harga khusus untuk BBM.
“kemudian, tentunya dengan jumlah atau kuota yang harus ditambah lagi,” ungkapnya.
Mantan Kepala Dinas Perikanan Kalsel itu juga menyatakan prihatin atas kejadian selama ini, perselisihan antara nelayan provinsinya dengan luar daerah seperti Jateng dan Jabar.
“Semestinya perseteruan antara nelayan provinsi kita dengan nelayan luar daerah tidak perlu terjadi jika ada komunikasi yang baik dan saling menghargai kewilayahan. Karena kita semua merupakan bagian dari NKRI,” ujarnya.
Dirinya mengakui nelayan Kalsel masih kalah canggih peralatan dibandingkan dengan luar daerah seperti dari Pulau Jawa.
Sebagai contoh kapal motor nelayan Kalsel kebanyakan cuma mengandalkan penerangan seadanya. Sedangkan nelayan luar daerah yang juga beroperasi di wilayah tersebut, lampu penerangan mereka bahkan mencapai 8000 Watt.
“Dari segi area penangkapan memang tidak melanggar. Tapi yang meresahkan, penerangan dengan kapasitas sebesar itu bisa sampai ke dasar laut. Jadi ada kemungkinan semua habis diambil mereka. Jadi kita langsung lakukan koordinasi dengan HNSI asal, untuk memastikan berapa jumlah kapal mereka yang beroperasi di daerah kita, serta berapa lama mereka disini,” tandasnya.
Lebih lanjut, Ir Hj Suriatinah juga mengimbau kepada nelayan Tabanio khususnya, dan nelayan Tanah Laut umumnya, agar tidak merespon situasi tersebut dengan hal-hal negatif yang mengarah ke tindakan melanggar hukum.
“Karena kita sama-sama merupakan bagian dari NKRI, maka hendaknya menyikapi setiap permasalahan dengan kepala dingin. Tidak bergerak atau main hakim sendiri, dan meminimalisir segala gesekan yang berpotensi menjadi konflik di kemudian hari,” tegasnya.
Sementara itu, Kasubdit Kamsus Polda Kalsel yang diwakili Panit 5 Subdit Kamsus Dit Intelkam Polda Kalsel, Iptu Agung Sugiharto, S.E mengatakan, Polri bersama HNSI mendorong pemerintah agar dapat menampung dan menyelesaikan permasalahan para nelayan Kalsel.
“Terkait permasalahan kapal cantrang dan kapal cumi sudah diupayakan langkah-langkah koordinasi dengan pihak dan dinas terkait, dan saat ini dalam proses penyelesaian sehingga diharapkan nelayan bersabar menahan diri untuk tidak melakukan tindakan yg melanggaran hukum,” ucapnya.
Senada dengan himbauan ketua HNSI Kalsel, Iptu Agung Sugiharto juga berharap agar nelayan Tabanio tidak terprovokasi untuk ikut melakukan tindakan anarkis atau melanggar hukum.
“Karena dapat merugikan semua pihak baik nelayan Kalsel maupun nelayan luar Kalsel,” pungkasnya.
Salah satu tokoh dan Nelayan Tabonio, H Anang mengucapkan terimakasih kepada HNSI dan pihak Keamanan yang sudah menanggapi permasalahan sebelumnya, mengenai adanya kapal Cantrang yang kini sudah jauh berkurang keberadaannya di perairan tersebut.
“Memang terkadang masih terlihat tapi mereka jauh dan sedikit,” ujar H Anang.
Dirinya menyebut, nelayan menginginkan ketegasan dari pemerintah melalui HNSI dan pihak keamanan agar segera mengatasi gejolak di masyarakat nelayan terkait aktivitas kapal cantrang dan kapal cumi di perairan kalsel khususnya Tanah Laut.
“Pihak nelayan siap mengikuti aturan apabila pihak HNSI juga memperhatikan keluhan masyarakat nelayan,” tutupnya. (Kin/K-1)
