Oleh : Dewi Yuanda Arga, S.Pd
Aktivis Muslimah
Ketika berlangsungnya unjuk rasa menolak kenaikan BBM pada Selasa (6/9/2022) di depan gedung parlemen. Sebaliknya di dalam gedung parlemen DPR merayakan ulang tahun ketua DPR RI Puan Maharani di tengah rapat paripurna (news.detik.com).
Kejadian ini tentu menciptakan kontroversi di kalangan masyarakat tak terkecuali peneliti Formappi, Lucius Karus mengecam DPR karena dianggap sibuk berpesta ketika massa menolak kenaikan harga BBM.(suara.com). Ia menilai tindakan anggota DPR ini ironis yang memalukan. Saat rakyat menjerit menolak kenaikan BBM, DPR justru tidak memiliki empati pada rakyat sebaliknya DPR tetap merayakan ulang tahun ketua DPR bersamaan dengan hari jadi DPR.
Inilah wajah asli pemimpin dalam sistem demokrasi kapitalis. Pandangan politik demokrasi hanyalah kekuasaan untuk kepentingan para kapitalis bukan kemaslahatan rakyat. Demokrasi melegalisasi kebijakan seolah atas nama rakyat padahal untuk kepentingan kapitalis. Setiap kritik yang membela kepentingan rakyat dianggap ancaman kepentingan kapitalis.
Bukan hanya kebijakan kenaikan BBM ini saja yang memperlihatkan bahwa penguasa sekarang telah kehilangan empatinya. Namun sebelumnya juga banyak pernyataan yang menyakitkan hati rakyat atas permasalahan rakyat yang terlontar dari mulut para pejabat. Misal, beras naik, rakyat diminta diet, atau BBM naik, pindah ke mobil listrik, minyak mahal rakyat diminta merebus dan mengukus saja. Kalaupun beralih pada solusi alternatif, toh tarif listrik dan air pun sekarang juga dinaikkan, lalu solusi “nyeleneh” apalagi yang diberikan para penguasa tersebut.
Belum lagi jika berbicara tentang kebijakan yang ditetapkan, sungguh jauh dari kata empati. Misalnya, naiknya tarif listrik dan air, pajak sembako dan pulsa, otak atik skema dana pensiun PNS dan tunjangan guru dsb.
Penyebab tidak adanya rasa empati para penguasa adalah akibat diterapkannya sistem demokrasi kapitalistik yang makin mengakar. Hubungan penguasa rakyat adalah hubungan bisnis bukan lagi hubungan tuan dan pelayan. Tak heran jika penguasa nampak hilang empati saat rakyat menuntut haknya di hadapan mereka. Sistem politik demokrasi dalam sistem kehidupan kepitalistik telah menjadikan masyarakat termasuk penguasa hanya berorientasi pada materi atau meraih keuntungan sebesar-besarnya baik mereka yang duduk di kursi legislatif, eksekutif maupun yudikatif.
Sistem politik demokrasi telah memunculkan banyak celah untuk para pejabat dalam menggondol untung sebanyak mungkin. Di awali dengan kontestasi politik demokrasi yang begitu mahal. Para kandidat hanya berputar pada lingkungan pengusaha atau “wakil pengusaha” sehingga para pejabat yang terpilih hanyalah berasal dari kalangan yang memiliki niat mendulang materi, wajar saja rakyat yang seharusnya mereka urusi menjadi terabaikan. Jangankan ada rasa empati pada kondisi rakyat yang serba susah sehingga bersegera dalam menyelesaikan masalah rakyat yang ada malah menjadikan rakyat sebagai objek meraih keuntungan pribadi. Karena itu slogan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat hanyalah ilusi sistem politik demokrasi. Rakyat yang dimaksud bukan rakyat keseluruhan, hanya segelintir orang.
Memang benar demokrasi memberi ruang kebebasan berpendapat untuk mengkritik penguasa hanya saja kritik itu dibatasi pada hal yang tidak mengganggu kelangsungan kursi penguasa, bisnis para kapitalis dan tidak mengancam eksistensi ideologi kapitalisme yang menjadi naungan para penguasa dan kapitalis. Selebihnya kritik dari rakyat tidak banyak mengubah keputusan atau kebijakan penguasa.
Berbeda dengan penguasa dalam sistem Islam. Islam menjadikan akidah Islam sebagai landasan beramal setiap manusia, termasuk penguasa. Seseorang yang ingin menjabat adalah yang niatnya semata untuk mengabdi pada Allah taala. Ini karena Allah SWT menjadikan surga sebagai balasan penguasa yang amanah.
Hubungan yang terjalin anatara penguasa dan rakyat pun bagaikan pelayan dan tuan. Layaknya pelayan, negara akan memenuhi seluruh kebutuhan rakyatnya dengan baik. Dengan begitu, rakyat akan mencintai para pemimpinnya yang amanah.
Ketika memimpin 2/3 dunia selama 13 abad Islam yang aturannya bersumber dari Pencipta akan menutup celah kerusakan akibat manusia. Islam sangat mendorong setiap muslim melakukan muhasabah lil hukam atau mengoreksi penguasa. Ini dilakukan untuk menjaga iklim ideal di masyarakat agar tetap berada dalam koridor hukum syariat. Sebab dalam pandangan islam, politik negara adalah mengatur urusan umat berdasarkan syariat Allah SWT.
Kekuasaan adalah metode menerapkan Islam kaffah untuk kemaslahatan umat meskipun aturan yang diterapkan adalah buatan Allah yang Maha Sempurna, namun Khalifah sebagai pelaksananya adalah manusia yang tak luput dari salah dan lupa. Kritik umat terhadap penguasa adalah sunnah Rasul dan tabiat dalam Islam. Kritik tersebut adalah wujud rasa cinta rakyat pada pemimpin agar tidak tergelincir pada keharaman. Di sisi lain sistem politik Islam mencetak penguasa menjadi sosok yang mudah menerima masukan sebab sistem politik Islam mudah dan berbiaya murah akan menyingkirkan keterlibatan korporasi dalam kontestasinya. Kebijakan yang ditetapkan penguasa akan terbebas dari settingan pihak mana pun. Kepemimpinan dalam Islam adalah amanah yang dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Inilah yang menjadi dorangan utama pemimpin dalam Islam untuk terus membenahi kebijakannya agar selalu dalam koridor syariat.
Adapun soal biaya gambaran nyata pemimpin dalm sistem Islam menerima kritik dari rakyatnya terjadi dalam peristiwa Khalifah Umar bin Khattab yang dikritik rakyat dalam persoalan penetapan mahar. Umar pun beristigfar dan berkata bahwa wanita yang mengkritik itu benar dan Umar salah. Inilah gambaran pemimpin pada masa pemerintahan Islam yang menerima kritik dan amanah dalam mengemban tugas sebagai penguasa. Wallahualam.
