Pendataan Pegawai Non ASN di Tanah Laut

Pelaihari, KP – Pendataan pegawai non Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) Republik Indonesia (RI) turut menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Pemkab Tala). Melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Tala.

Pemkab Tala terus mendorong setiap instansi agar semua pegawai non Aparatur Sipil Negara (ASN) nya yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendataan non ASN ini. Demikian disampaikan oleh Analis Perencanaan SDM Aparatur BKPSDM Tala Aminda Prawita saat hadir pada Talk Show Tala Menyapa bersama Radio Tuntung Pandang FM pada Selasa (21/09/2022).

Pada Talk Show ini Aminda juga menyampaikan bahwa BKPSDM Tala terus berkoordinasi kepada setiap instansi apabila terdapat kendala saat melakukan pengimputan data. Ia sampaikan pula bahwa setiap pegawai non ASN di Tala diminta menyelesaikan proses pengimputannya pada 26 September 2022, walaupun memang halaman pendataan non ASN masih bisa diakses sampai 30 September 2022. Ia ungkapkan bahwa jeda selama beberapa hari akan dimanfaatkan oleh BKPSDM Tala untuk melakukan tahapan selanjutnya sampai dengan mengirim ke BKN RI.

Berita Lainnya

Sahruji Siap Bertarung di Pemilihan KNPI Tala

1 dari 840
loading...

“Pendataan non ASN sampai saat ini masih sebatas mendata para ASN di daerah oleh BKN melalui BKPSDM di daerah. Apabila ada pegawai non ASN yang mengalami kendala saat melakukan pengimputan data bisa langsung datang ke BKPSDM Tala atau ke Bagian Umum dan Kepegawaian di instansi masing-masing. Kita juga berharap Bagian Umum dan Kepegawaian di instansi terus melakukan koordinasi dengan BKPSDM Tala agar apabila ada masalah bisa kami carikan solusinya,” kata Aminda.

Selanjutnya ia juga berharap bahwa setelah dilakukan pendataan pegawai non ASN oleh BKN RI akan ada kelanjutannya, baik pengangkatan secara langsung maupun perubahan kebijakan terkait pegawai non ASN.

“Kita berharap setelah pendataan ini ada informasi selanjutnya dari pihak pusat, baik itu pengangkatan pegawai non ASN atau pihak pusat memberikan kebijakan dan wewenang ke daerah untuk para pegawai non ASN. Karena kita sadar betul bahwa banyak sekali pegawai non ASN yang membantu kegiatan di instansi-instansi pemerintah,” tutur Aminda. (rzk/K-6)

Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL
Berita Menarik Lainnya

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. TerimaSelengkapnya