Banjarmasin, KP – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kalsel menolak kebijakan pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi mulai 3 September 2022 lalu.
Aksi demontrasi penolakan kenaikan harga BBM ini dilakukan serentak di Indonesia, dimana puluhan massa PMII membawa berbagai spanduk bertulisan penolakan kenaikan BBM dan secara bergantian melakukan orasi di Jalan Lambung Mangkurat.
“Kita menolak tegas kebijakan kenaikan harga BBM,” kata Ketua PMII Kalsel, Khairul Umam, saat aksi demontrasi di depan Gedung DPRD Kalsel, Selasa (6/9), di Banjarmasin.
Menurut Khairul Umam, PMII menolak kenaikan harga BBM ini, karena jelas menyengsarakan masyarakat, mengingat kenaikan harga BBM ini berimbas pada kenaikan harga pangan maupun biaya transportasi.
“Ini yang harus menjadi perhatian pemerintah,” jelasnya, pada aksi demontrasi yang diterima Sekretaris Komisi III DPRD Kalsel, Gusti Abidinsyah dan anggota Komisi II Nor Fajri.
Khairul Umam juga menyuarakan agar pemerintah fokus memberantas mafia minyak dan gas (migas) di negara ini, termasuk di Kalsel.
“Pemerintah harus serius dan sungguh-sungguh memberantas mafia migas,” tegasnya.
Selain itu juga mengantisipasi kebocoran dana subsidi akibat tidak tepat penyalurannya, apalagi pengalihan subsidi BBM melalui bantuan langsung tunai (BLT) tidak serta merta mengatasi dampak kenaikan BBM tersebut.
“Pemerintah juga harus menerapkan kebijakan subsidi tepat sasaran, agar tidak menyengsarakan masyarakat,” tambahnya.
Lebih lanjut diungkapkan, dengan diterimanya aspirasi PMII Kalsel, maka langkah selanjutnya tetap kawal aspirasi ini, agar diperjuangkan oleh anggota DPRD Kalsel.
“Karena kita bersama anggota dewan juga sudah tandatangani nota kesepahaman,” ujarnya.
Kemudian, Pemprov dan DPRD Kalsel juga diminta sikapnya untuk menolak kenaikan harga BBM bersubsidi serta membuka ruang diskusi seluas-luasnya dalam rangka penyerapan aspirasi publik.
Sementara itu, Sekretaris Komisi III DPRD Kalsel, H Gusti Abidinsyah mengatakan telah menerima aspirasi yang disampaikan PMII Kalsel sebagai bagian dari elemen masyarakat.
“Insyaallah nantinya aspirasi PMII Kalsel ini akan digabungkan dengan beberapa aspirasi lainnya yang nanti juga akan disampaikan ke DPRD Kalsel,” ujar Abidinsyah.
Kemudian, aspirasi yang diterima ini akan disampaikan kepada pihak terkait untuk diskusi dan duduk bersama agar diperoleh kesepakatan bersama menolak kenaikan harga BBM bersubsidi ke DPR RI.
“Sementara kita melihat dulu saat rapat pembahasan nanti, tapi aspirasi ini kami terima, selanjutnya apakah nanti bersama-sama kita sampaikan penolakan kenaikan harga BBM bersubsidi ini ke pusat,” tambah politisi Partai Demokrat. (lyn/KPO-1)
