Banjarmasin, KP – Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023 difokuskan pada pencapaian program dan kegiatan yang memiliki dampak dan manfaat kepada masyarakat.
“Kita mengingatkan seluruh stakeholder terkait, agar fokus pada pencapaian program dan kegiatan yang memiliki dampak kepada masyarakat,” kata juru bicara Fraksi Partai Gerindra, Aris Gunawan saat menyampaikan pemandangan fraksi terhadap RAPBD 2023 pada paripurna dewan, Rabu (5/10), di Banjarmasin.
Aris Gunawan berharap agar anggaran 2023 diarahkan pada penyiapan infrastruktur untuk meningkatkan produktivitas ekonomi kerakyatan, baik petani, nelayan dan UMKM.
“Ini dalam rangka mendukung perekonomian mereka untuk mencapai industri berbasis pertanian dan perikanan,” tambahnya, pada paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kalsel, Hj Mariana didampingi Hj Karmila.
Selain itu, Gubernur diminta lebih berkreasi dan berinoviasi dalam menggali potensi-potensi daerah yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
Sedangkan juru bicara Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, Burhanuddin mengharapkan APBD 2023 dapat menjawab tantangan resesi ekonomi, sehingga perlu menyesuaian anggaran untuk mitigasi resiko.
“Kemudian, sudah saatnya jajaran aparatur pemerintah menjemput bola dan mendukung keberadaan UMKM agar bisa menggerakan perekonomian daerah,” ujar Burhanuddin.
Selain itu, juga berharap pemerintah memperhatikan dengan serius terhadap pengendalian banjir dan kebakaran hutan yang masih tinggi sepanjang 2022.
“Kita mengharapkan ada program stimulus agar perekonomian di Kalsel yang terpuruk akibat pandemi dan banjir bisa bangkit kembali,” kata juru bicara Fraksi Persatuan Nurani Demokrat (PND), Suwardi Sarlan.
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendukung segala upaya yang dilakukan pemerintah agar bisa mengendalikan inflasi, yang terjadi akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
“Kita harapkan inflasi dapat dikendalikan, mengingat Rancangan APBD 2023 diperkirakan mencapai Rp6,7 triliun,” ujar juru bicara Fraksi PKB, H Agus Mawardi.
Sementara itu, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendorong penggunaan APBD 2023 agar lebih fokus untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, terutama pendidikan dan kesehatan, serta pertumbuhan ekonomi.
“Ini yang harus menjadi fokus APBD 2023 agar bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata juru bicara Fraksi PKS, Firman Yusi.
Hal senada diungkapkan juru bicara Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Hj Rachmah Norlias, yang berharap capaian peningkatan pendapatan daerah dapat meningkatkan pengalokasian dana di bidang pendidikan minimal 20 persen dan kesehatan minimal 10 persen.
“PAN mengingatkan agar SKPD melaksanakan kegiatan pembangunan dengan tepat waktu, tepat guna, tepat sasaran, serta memprioritaskan kepentingan masyarakat,” ujar Ketua Komisi I DPRD Kalsel.
Juru bicara Fraksi Partai Golkar, Hj Syarifah Rugayah mengatakan, RAPBD 2023 merupakan dokumen dari agenda kegiatan yang dilaksanakan pemerintah daerah untuk memaksimalkan semua potensi, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam.
“Tujuannya agar dapat meningkatkan produktivitas pendapatan daerah dan meningkatkan pembangunan di berbagai sektor,” tambah Syarifah Rugayah.
Juru bicara Fraksi Partai Nasdem, Gina Mariati berharap agar rancangan APBD 2023 mampu menjawab kebutuhan dan tantangan untuk mewujudkan Kalsel sebagai gerbang IKN. (lyn/KPO-1)
