Kondisi bangunan sekolah dasar berada di wilayah pinggiran ini katanya, sangat kontras dengan yang ada di pusat kota yang umumnya dalam kondisi baik
BANJARMASIN, KP – DPRD Kota Banjarmasin kembali menyatakan keprihatinannya, karena masih banyak gedung Sekolah Dasar Negeri (SDN ) di ini dalam kondisi rusak.
Padahal, pasca beralihnya penyelenggaraan pendidikan setingkat SMA/SMK yang kini menjadi kewenangan Pemprov, mestinya bangunan pendidikan dasar yaitu SD/SMP lebih bisa ditingkatkan lagi.
“Terutama dalam rangka perbaikan sarana dan prasarana sekolah , khususnya bangunan SDN di Banjarmasin yang hingga kini masih banyak memerlukan perhatian dan menuntut perbaikan,” kata Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Banjarmasin Arufah Arif.
Hal itu disampaikannya menanggapi kondisi bangunan SDN yang Basirih 3 yang sejak tahun 2010 mengalami kerusakan.
Menurutnya kepada {KP} Kamis (6/10/2022) ia mengatakan, tidak dipungkiri masih banyak bangunan SDN di Banjarmasin khususnya berada di daerah pinggiran dalam kondisi memprihatinkan karena mengalami kerusakan, dari ringan, sedang hingga berat.
Kondisi bangunan sekolah dasar berada di wilayah pinggiran ini katanya, sangat kontras dengan yang ada di pusat kota yang umumnya dalam kondisi baik.
Belum lagi lanjutnya, sejumlah SDN yang masih kekurangan kelas untuk belajar serta kekurangan guru.
Disebutkan, berdasarkan laporan diterima komisi IV dari sebanyak 1 562 SDN 597 diantaranya menutup perbaikan karena kondisi banguannya rusak.
Dirincikan dari 597 SDN itu 352 SDN rusak berat, 245 SDN dalam kondisi rusak sedang atau ringan. “Kebanyakan bangunan SDN yang mengalami kerusakan itu berada di daerah pinggiran, sehingga menyikapi hal ini harus menjadi skala dilakukan perbaikan oleh Pemko Banjarmasin, ” harapnya.
Selain perbaikan bangunan sekolah, wakil ketua komisi diantaranya membidangi masalah pendidikan ini juga mengharapkan perbaikan sarana serta prasarana lainnya termasuk akses jalan.
Menurutnya, perbaikan akses jalan serta sarana prasarana lainnya agar warga yang tinggal di daerah pinggiran juga dapat menikmati pemerataan pembangunan.
Lebih jauh ia menandaskan, pihak DPRD terus berjuang untuk menyikapi masalah berbagai kekurangan sarana prasarana pendidikan tersebut terutama melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Dalam tiga tahun terakhir ungkap Arufah Arif, Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin mendapatkan alokasi anggaran terbesar dibanding SKPD lain.
Sementara dalam RAPBD tahun anggaran 2023 lanjutnya, anggaran untuk pendidikan dialokasikan sebesar 21,62 persen dari total belanja APBD.
” Dengan alokasi anggaran sebesar itu, berarti untuk membiayai urusan pendidikan sudah sesuai diamanatkan Undang-Undang yaitu minimal 20 persen dari total belanja APBD,” demikian kata Arufah Arif. (nid/K-3)
