Kasongan, KP – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Katingan, menggelar sidang paripurna atas penyampaikan pemandanagan umun frkasi -fraksi DPRD Katingan terkait Raperda APBD tahun anggaran tahun 2023, Selaas (18/10/2022) di ruang paripurna ke -9 masa persidangan 1 di Kasongan Kabupaten Katingan.
Sidang paripurna DPRD Katingan, dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Katingan, Marwan Susanto, didampingi Wakil Ketua I DPRD Katingan, Nanang Suriansyah, dan Wakil Ketua II DPRD Katingan, Fahrul Razie dan dihadiri oleh anggota DPRD Katingan, serta dari pihak Eksekutif di hadiri oleh Sekda Katingan, Pransang.S.Sos dan kepala OPD Lingkup Pemkab Katingan.
Pemandangan umum fraksi PDI – Perjuangan disampaikan oleh Ramba, fraksi Golkar diaampaikan oleh Tony Yosefta, fraksi Kebangkitan Bangsa disampaikan oleh Aldy, fraksi Amanat Indonesia Raya dibacakan oleh Budi Hermanto, fraksi Hanura dan Nasdem disampaikan oleh Winda Natalia.
Disebutkan Tony Yosefta fraksi Golkar menyebutkan Prioritas pembangunan tertuang dalam APBD tahun 2023, menyangkut pelayanan infrastruktur, baik di Selatan dan Utara Katingan dan sejumlah lokasi di bagian tengah, prioritas pembangunan baik kesehatan , pendidikan, ekonomi lokal berbasis kemandirian.
” Kami minta gambaran startegi membangun dapat diwujudkan, tahun anggaran 2023 terakhir pemerintahan yang ada, pembangunan dapat diberitakan secara jelas, akurat sehingga informasi akurat,” sebutnya.
Fraksi Kebangkitan Bangsa Aldy, menyebutkan masih banyak masyarakat miskin, dan menjadi tantangan di Katingan dimana kondisi desa di Katingan belum menunjukkan kemajuan dan menjadi tatangan, ” Pemkab Katingan secara serius pembinaan dan pengawasan di Kecamatan masing-masing serta inspektorat melakukan pengawasan pembinaan efesien dan efektif. ” sebut Aldy.
Sementara fraksi Amanat Indonesia Raya disampaikan Budi Hermanto, menyebutkanb bahwa APBD merupakan kebijakan menjemen, menjadi instrumen mengahadapi permasalah, dan mewujudkan janji kepala daerah, agar terarah mendorong masyarakat aman, mandiri sejahtera, ” tentunya menciptakan pengelolaan keuangan daerah pengelolaan keuangandaerah efektif, perencanaan, penyusunan, pelalaksanaan, lebih cermat lagi pembahasan APBD mensejahterakan masyarakat.” sebut Budi Hermanto.
Dirinya juga memberikan catatan pemkab Katingan agar lebih fokus peningkatan kesejahteran masyarakat dengan kemandirian pembangunan berkelanjutan, penguatan ekonomin lokal agar terlaksana, ” banjir sering melanda agar pendidikan diperhatikan, dan berharap bantuan masyarakat karena banjir, kajian baik potensi pendapatan daerah.” tegasnya.
Sementara fraksi Hanura dan Nasdem disampaikan Winda Natalia, menyebutkan penyusunan APBD tahun 2023, berpedoman teknis peraturan daerah, ” fraksi dapat menerima dan dilanjutkan ke pembahasan betikutnya,” ucap Winda Natalia.
Ditambahkannya, APBD tahun 2020 memacu pendapatan dan belanja sesuai perundang undangan tahun 2021 dalam bentuk programdan kegiatan pembangunan, ” pengurangan silpa belum signifikan, perlu realisasi signifikan belanja transfer ADD dan DD, di arahkan supaya pembinaan dan pengawasan hingga pengawasannya dan iklim berdampak pada usaha masyarakat penangan banjir baik dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.” teranya.
Raperda APBD 2023, periortas dibahas serius, menyetujui di bahas rapat gabungan komisi sesuai mekanisme berlaku, kerjasama semua pihak APBD tahun 2023 demi kemajuan kesejahteraan. (Isn/K-10)
