Banjarmasin, KP – Himpunan Swasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) Kalimantan Selatan (Kalsel) berkomitmen untuk memberikan yang terbaik untuk anggotanya, terutama bagi kepentingan masyarakat.
Hal tersebut diungkapkan Ketua Hiswana Migas Kalsel, Hj. Muliana Yuniar, didampingi Sekretaris HM. Irfani dan Addy Chairuddin Hanafiah selaku
Dewan Penasihat, saat ditemui di kantornya, di kawasan Jalan Belitung, Sabtu (22/10) sore.
“Kita masih evaluasi hasil-hasil dari Muscab kemarin, akan kita rumuskan bagaimana program ke depannya, yang pasti semua untuk kebaikan anggota dan masyarakat khususnya,” ungkap Hj. Muliana.
Sementara ini, katanya, Hiswana Migas akan terus membantu seluruh SPBU di Kalsel untuk menyukseskan program MyPertamina. Selain itu, tetap memantau penyaluran LPG 3 Kg dari agen dan pangkalan kepada masyarakat luas.
Disinggung ketersediaan LPG 3 Kg, Hj Muliana memastikan pasokannya aman dan terkendali hingga akhir tahun nanti. Namun, dia berharap cuaca selalu bersahabat dan tidak menyebabkan gelombang tinggi yang dapat menghambat proses pendistribusian.
“Stok LPG 3 Kg kita aman. Namun, khawatirnya bila musim penghujan ini bisa menimbulkan gelombang tinggi, sehingga pihak Syahbandar akan mengeluarkan larangan untuk berlayar demi keselamatan,” bebernya.
Meski begitu, lanjut Hj Muliana, pihaknya yakin masalah pendistribusian tetap terkendali, apalagi ada 4 buah kapal yang silih berganti mengangkut gas tersebut masuk ke depot mini LPG Pertamina di Kabupaten Barito Kuala.
“Kapal kita ada empat, sebenarnya dalam cuaca normal, tiga buah kapal pun sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan di Kalsel dan sebagian Kalteng,” terangnya.
Sementara, Addy Chairuddin Hanafiah menambahkan, untuk besaran kuota, baik itu LPG maupun BBM dirancang oleh BPH Migas, kemudian diteruskan kepada Pertamina, yang selanjutnya didistribusikan kepada anggota-anggota Hiswana Migas.
Menurut Addy, untuk jumlah kuota, selain Pertamina yang mengusulkan berdasarkan data, situasi dan kondisi di daerah, Pemerintah Daerah juga dapat mengusulkan penambahan kuota kepada Pemerintah Pusat.
“Karena yang memberikan jatah kuota kepada semua pemerintah provinsi di Indonesia adalah pemerintah pusat melalui BPH Migas. Kemudian, BPH Migas merancang jumlah kuota yang ada di seluruh Indonesia, yang telah dialokasikan di APBN,” tuturnya.
Di Kalsel sendiri, lanjut Addy, setiap tahun selalu terjadi antrean panjang di SPBU. Bahkan terjadi berulang-ulang sejak puluhan tahun lalu.
“Padahal, perkembangan ekonomi di Kalsel cukup baik, yang mendasari dengan pemakaian BBM, khususnya Solar bersubsidi. Dimana banyak angkutan barang yang bergantung dengan BBM Solar ini,” imbuhnya.
Addy menilai, dengan pertumbuhan ekonomi dan penambahan jumlah kendaraan di Kalsel, sementara jumlah kuota dikurangi akan berbanding terbalik dari kebutuhan yang ada.
Addy membeberkan, dalam 5 tahun terakhir ini terjadi penurunan jumlah kuota BBM, khususnya alokasi jumlah Solar Subsidi di Kalsel yang selalu berkurang.
“Berdasarkan data, pada tahun 2017 kuota kita 390.827 KL, lalu pada 2018 turun menjadi 365.585 KL. Kemudian pada 2019 turun lagi jadi 250.249 KL. Hingga tahun 2021 lagi-lagi turun hanya 245.795 KL, dan pada tahun 2022 lebih turun lagi menjadi 232 ribu sekian KL,” rincinya.
“Pertanyaannya, kenapa di Kalsel bisa turun tapi daerah lain kok tidak? Oleh karena itu, kita bersama-sama harus mengusulkan ke Pemerintah Pusat agar sesegera mungkin menambah kuota ini, menyesuaikan dengan laju pertumbuhan ekonomi dan jumlah kendaraan bermotor, khususnya truk angkutan di Kalsel,” tandas Addy.
“Kalau dievaluasi, di seluruh Indonesia kita termasuk yang terendah. Perlu dorongan dari Pemerintah Daerah untuk bersama mengawal masalah ini,” pungkasnya. (Opq/KPO-1)
