Banjarmasin, KP – Komisi III DPRD Kalsel mendesak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI untuk meninjau jalan nasional yang longsor di Km 171 Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu.
“Rencananya, Jumat depan kita akan mendatangi Kementerian ESDM di Jakarta,” kata Ketua Komisi III DPRD Kalsel, H Hasanuddin Murad kepada wartawan, Selasa (25/10), di Banjarmasin.
Hal tersebut diungkapkan usai rapat dengar pendapat dengan pihak terkait untuk mencari solusi penanganan longsor di Jalan Km 171 di Kecamatan Satui.
Untuk itu, Komisi III kembali memanggil Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) , Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) , Inspektur Tambang Kalsel, PT. Arutmin Indonesia, PT. MJAB serta perwakilan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kaki Kalsel dan Forbes Kalsel.
“Ini untuk mencari solusi jangka pendek serta jangka panjang terkait putusnya jalan tersebut,” tambah politisi Partai Golkar.
Rapat yang dibuka Ketua DPRD Kalsel, H Supian HK berlangsung alot, mengingat kedua perusahaan yang konsesi tambangnya berdekatan dengan lokasi longsor, meng-klaim pihaknya sudah bekerja sesuai ketentuan yang berlaku.
Hasanuddin mengakui, masih menunggu kajian dari BPJN terkait kelayakan tanah, untuk memastikan jalan nasional ini akan di pindah atau di pertahankan,” jelas Hasanuddin.
Sementara menunggu hasil kajian, BPJN terus mengupayakan jalan yang ada saat ini untuk terus diperbaiki, sampai memungkinkan roda dua melintas, serta jalan alternatif yang di upayakan Pemkab Tanah Bumbu untuk memudahkan masyarakat melintas.
Perwakilan PT Arutmin Indonesia, Cipto Prayitno mengatakan, pihaknya melakukan aktivitas pertambangan jauh dari lokasi longsor yang terjadi saat ini.
“Kami melakukan aktivitas pertambangan sekitar kurang lebih 750 meter ke arah utara dari lokasi terjadinya longsor saat ini, dan hal itu sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” ungkap Cipto.
Ditambahkan, PT. Arutmin Indonesia terkait putusnya jalan nasional ini, berkomitmen akan berkonsentrasi pada membantu jalan alternatif yang berkoordinasi dengan pemerintah daerah.
“Diharapkan masyarakat bisa lebih nyaman melewati jalan alternatif tersebut,” tambahnya.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalsel, HM Rosehan NB mengatakan, perlu adanya peran aktif dari BPJN untuk terus mengabarkan perkembangan terbaru dari aktivitas perbaikan jalan Satui, melalui media cetak dan elektronik, lebih khusus melalui media sosial resmi BPJN.
“Agar masyarakat tidak resah menunggu informasi terkait permasalahan ini,” ujar politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan. (lyn/KPO-1)
