Banjarmasin, KP – Ketua Komisi I DPRD Kalsel, Hj Rachmah Norlias memanfaatkan waktu reses kali ini dengan menyerap aspirasi dari kalangan guru honor swasta di Banjarmasin.
“Kita perlu mendengarkan aspirasi guru honor swasta ini,” kata Rachmah Norlias usai mendatangi Panti Asuhan Aisyiyah Hikmah Zamzam, Jalan Sultan Adam dan Komplek Perguruaan Muhammadiyah KH Ahmad Dahlan Jalan S Parman, Rabu (12/10), di Banjarmasin.
Rachmah Norlias mengakui, banyak menerima keluhan dan usulan yang dikemukakan para guru swasta ini, di Panti Asuhan Aisyiyah Hikmah Zam-Zam maupun Perguruan Muhammadiyah KH Ahmad Dahlan.
“Garis besarnya, adalah keinginan guru-guru honor, khususnya guru honor sekolah swasta ini lebih diperhatikan kesejahteraannya,” tambah politisi Partai Amanat Nasional (PAN).
Seperti yang diungkapkan salah satu guru mengungkapkan agar sekolah swasta seharusnya jangan disamakan dengan negeri untuk mendapatkan bantuan operasional sekolah (BOS), karena swasta dan negeri berbeda.
“Sekolah swasta dan negeri itu berbeda, jangan disamakan,” katanya.
Misalnya, dari segi murid, sekolah negeri bisa dapat murid 600 orang, sedangkan swasta hanya mampu sekitar 60 orang saja, sehingga terancam tidak mendapatkan BOS.
Mengenai dana hibah, salah satu guru juga mengeluhkan terkait tidak meratanya bantuan tersebut, mengingat madrasah berada di bawah naungan Kementerian Agama, bukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan seperti halnya sekolah negeri. “Kami hanya mendapatkan bantuan dari Kemenag sebesar Rp250 ribu. Itupun tidak semua guru yang dapat. Apalagi kan BBM naik, bantuan banyak, tapi kami guru belum dapat,” ungkapnya.
Lebih lanjut Rachmah Norlias mengungkapkan, regulasi tentang kebijakan pengakuan terhadap sekolah swasta turut menjadi masukan, mengingat sebagian besar tenaga pengajar adalah guru honor, dan berbeda dengan sekolah negeri. “Sekolah swasta lebih diperhatikan, dalam hal bantuan operasional maupun untuk tenaga pengajarnya, karena pengajarnya ini masih banyak yang honor,” ujarnya.
Berbeda dengan honor yang ada di negeri. Kalau di negeri mereka bisa di fasilitasi akhirnya nanti melalui PPPK pengangkatan. Tapi kalau untuk guru-guru swasta ini masih belum didapatkan.
“Bagaimana solusi bagaimana nasib-nasib guru honor yang ada di sekolah swasta,” jelas Rachmah Norlias.
Beliau juga menambahkan akan menyerap semua aspirasi serta masukan yang didapat sesuai kewewenangan. “Untuk pokir ini yang pertama untuk yang wewenang Kota Banjarmasin nanti akan sampaikan ke DPRD Kota Banjarmasin, yang termasuk wewenang provinsi yang SMA ke atas nanti kita sampaikan melalui pokir di DPRD Provinsi Kalsel,” ucapnya. (lyn/K-7)
