Palangka Raya, KP – Wakil Gubernur (Wagub) Kalteng H. Edy Pratowo mengharapkan hasil rapat Tepra, mampu percepat serapan anggaran sesuai target yang ditetapkan.
Harapan itu ia sampaikan saat membuka rapat Tim Evaluasi Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) triwulan III provinsi dan kabupaten/kota se-Kalteng, bertempat di Aula Jayang Tingang Kantor Gubernur Kalteng, Jumat (21/10). Rapat sekaligus diisi penyerahan Penghargaan WTP dari Dirjen Kementrian Keuangan RI.
Menurut Wagub rapat TEPRA rutin diadakan per triwulannya. Saat ini sudah masuk akhir bulan Oktober, sehingga harus dipacu penyelesaian anggaran tahun 2022 yang masih ada dua bulan lagi waktu efektifnya.
Ditegaskan kendala-kendala yang menghambat realisasi anggaran pada triwulan III dapat diidentifikasi, kemudian dicari dan dirumuskan solusinya bersama-sama, sehingga pada triwulan berikutnya realisasi pembangunan akan semakin optimal, sesuai dengan target yang telah ditetapkan dan mendatangkan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
Wagub mengingatkan pentingnya perencanaan dan penggunaan anggaran yang fokus pada kegiatan yang memberi manfaat dan dirasakan secara nyata bagi masyarakat.
“Mempercepat penyerapan realisasi anggaran mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Pengadaan barang dan jasa Pemerintah harus tepat waktu dan tepat mutu”, pinta Wagub Dan menambahkan, sedikit saja ada keterlambatan, dapat mengurangi persentase pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya belanja infrastruktur yang sensitif terhadap waktu.
Terakhir diungkapkan Tim Evaluasi Serapan Anggaran (Tepra( provinsi dan kabupaten/kota harus terus meningkatkan peran strategisnya dalam mengawal penyerapan APBD maupun APBN di wilayah Kalteng
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kalteng H. Nuryakin mengemukakan maksud penyelenggaraan rapat TEPRA itu untuk melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan harmonisasi dengan semua pemangku kepentingan (stakeholders) dalam pengelolaan anggaran.
“Sedangkan tujuan diadakannya rapat TEPRA ini adalah untuk memonitor dan mengevaluasi percepatan realisasi penyerapan anggaran yang telah dilakukan oleh stakeholders, baik Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah provinsi maupun Pemerintah kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah.
Kemudian dapat terlaksana sesuai target yang telah ditetapkan, yaitu Triwulan I sebesar 20%, Triwulan II sebesar 50%, Triwulan III sebesar 85%, dan tanggal 15 November tahun berjalan sebesar 100% fisik,” imbuhnya.
Pada kesempatan yang sama dilaksanakan penyerahan penghargaan berupa plakat dan piagam atas capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Kementerian Keuangan RI melalui Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJP) Prov. Kalteng yang diserahkan secara simbolis oleh Hari Utomo.
Dijelaskan penghargaan ini diberikan berdasarkan opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) setelah melalui pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2021.
Ia berharap pembangunan tata kelola keuangan negara dan daerah secara transparan, akuntabel, dan bertanggungjawab
Sebelumnya Wagub Edy Pratowo menyatakan penghargaan ini bisa menjadi semangat dan motivasi untuk terus mendorong peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, melalui penerapan kaidah-kaidah terbaik yang berorientasi pada hasil, profesionalitas, proporsionalitas, dan keterbukaan.
Sehingga pada akhirnya program pembangunan dan pelayanan masyarakat dapat diwujudkan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, sebut Wagub yang juga dihadiri sejumlah Bupati, Walikota dan para Kepala Dinas Instansi terkait se Kalteng.
Adapun 12 Pemerintah daerah yang meraih penghargaan WTP minimal lima tahun berturut-turut yakni Pemprov. Kalteng, Pemerintah Kota Palangka Raya, Pulang Pisau, Pemkab Kapuas, Gunung Mas, Pemkab Barito Utara, Pemkab Barito Selatan, Pemkab Barito Timur, Murung Raya, Kotawaringin Timur, Kotawaringin Barat, dan Kabupaten Lamandau.
Sedangkan Kabupaten Sukamara juga mendapat plakat atas raihan WTP 10 tahun berturut-turut, namun plakat sudah diserahkan pada acara puncak rakernas akuntansi tahun 2022 di Jakarta. (Drt/KPO-1)
