Banjarmasin, KP – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023 mengakomodir berbagai program prioritas pembangunan Kalsel, yang terangkum dalam RKPD Kalsel.
“Kita fokuskan pada menguatan daya saing sumber daya manusia (SDM) untuk peningkatan perekonomian berkelanjutan,” kata Gubernur Kalsel, H Sahbirin Noor pada paripurna mengambilan keputusan DPRD terhadap Raperda APBD 2023, Rabu (23/11), di Banjarmasin.
Secara garis besar, postur anggaran belanja, pendapatan dan pembiayaan dalam APBD 2023, pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp7,8 triliun, sedangkan belanja daerah sebesar Rp7,7 triliun, dengan surplus sekitar Rp102,8 miliar, yang dipergunakan untuk penyertaan modal BUMD dan dana cadangan Pilkada serentak 2024.
“Ini diharapkan memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, percepatan pembangunan, serta ketangguhan menghadapi terjadinya resesi ekonomi global, sehingga Kalsel maju sebagai gerbang IKN bisa direalisasikan,” tambahnya.
Selain itu, efisiensi dan optimalisasi APBD 2023 tetap menjadi program prioritas bagi daerah, dimana SKPD harus mengutamakan program dan kegiatan yang berdampak langsung kepada masyarakat.
“Penguatan pemberdayaan masyarakat akan memperkuat fondasi pembangunan daerah mengingat masyarakat adalah aktor penting dalam kemajuan pembangunan daerah,” tambahnya, pada paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kalsel, H Supian HK.
Sahbirin menambahkan, indeks pembangunan manusia (IPM) Kalsel pada 2021 sudah berada pada level tinggi di angka 71,28, dan harus tetap ditingkatkan kembali agar kualitas SDM semakin meningkat.
“Tiga komponen utama IPM, yakni pendidikan, kesehatan, serta ekonomi, merupakan isu lintas sektor yang harus disinergikan seluruh SKPD,” tambah Paman Birin, panggilan akrab Sahbirin Noor.
Dari sisi ekonomi makro, Paman Birin tetap optimis dengan kondisi perekonomian Kalsel, walaupun kondisi resesi perekonomian terus mengancam. “Kita memprioritaskan APBD 2023 pada program perekonomian untuk mengendalikan tingkat inflasi,” ujar Ketua DPD Partai Golkar Kalsel.
Ditambahkan, Pemprov juga berupaya melakukan berbagai stimulus dengan mengalokasikan anggaran untuk kegiatan-kegiatan dalam rangka pengendalian inflasi.
“Alhamdulillah, di tengah kondisi inflasi ini, perekonomian Kalsel masih mengalami pertumbuhan 5,59 year on year,” jelas Paman Birin.
Kemudian, APBD 2023 juga fokus pada optimalisasi sektor industri, UMKM, pertanian dan pariwisata, memperkuat infrastruktur untuk pemenuhan pelayanan dasar dan pengembangan perekonomian daerah, meningkatkan tata kelola pemerintahan yang fokus pada pelayanan publik, meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup untuk mendukung ketahanan bencana, serta mewujudkan kalsel sebagai gerbang ibukota negara dan sebagai pendukung food estate.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Kalsel, M Syarifuddin mengatakan, terdapat kenaikan pendapatan daerah pada APBD 2023, jika dibandingkan belanja daerah, terdapat surplus sebesar Rp1,122 triliun.
“APBD 2023 diharapkan dapat menjawab tantangan dan menahan laju inflasi,” kata politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan.
Hal tersebut diapresiasi Ketua DPRD Kalsel, H Supian HK, yang mengatakan Pemprov Kalsel telah bekerja dengan baik, khususnya menggunakan anggaran tepat sasaran dan menggali potensi pendapatan asli daerah.
“Kita akan mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan anggaran tahun depan,” tambah politisi Partai Golkar. (lyn/KPO-1)
