Banjarmasin, KP – Kendati Pemprov Kalsel memprogramkan satu desa satu bidan, namun kenyataannya banyak desa yang tidak lagi memiliki bidan desa, karena pindah ke daerah lain.
Hal ini terungkap saat rapat dengar pendapat (RDP) Komisi IV DPRD Kalsel dengan Dinas Kesehatan Kalsel, kemarin, di Banjarmasin.
Kepala Dinas Kesehatan Kalsel, dr Diauddin mengungkapkan, telah diadakan program satu desa satu bidan, namun kenyataan di lapangan banyak desa yang dulunya memiliki bidan, sekarang tidak ada.
“Ini dikarenakan bidan yang ditempatkan di desa tersebut pindah ke daerah lain, sehingga tidak lagi memiliki bidan desa,” tambahnya, pada rapat yang dihadiri perwakilan Bappeda dan Bakeuda Kalsel.
Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, HM Lutfi Saifuddin meminta agar segera dilakukan pendataan terhadap bidan desa, agar diketahui pasti kekurangannya.
“Karena data ini diperlukan untuk tindak lanjut pemenuhan satu desa satu bidan bisa dikembalikan seperti semula, mengingat jumlah desa di Kalsel lebih dari 2.000 desa,” kata politisi Partai Gerindra.
Ditambahkan, mudah-mudahan dengan adanya program tersebut, tentu akan menunjang program-program lainnya, seperti penanggulangan stunting dan masalah kesehatan lain di tengah masyarakat.
Hal senada diungkapkan Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, Gina Mariati, mengingat keberadaan bidan desa sangat tepat untuk melakukan sosialisasi bahaya stunting, speech delay (lambat berbicara) dan pentingnya imunisasi. “Karena masih banyak para orang tua yang mengentengkan pentingnya imunisasi pada anak,” tambah politisi Partai Nasdem.
Selain itu, keberadaan bidan desa bisa lebih diberdayakan untuk menerapkan prilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), karena ini akan menunjang derajat kesehatan masyarakat. “Juga menekan angka kematian ibu dan bayi, mengingat persalinan kini ditangani bidan desa,” jelasnya.
Selain itu, Dinas Kesehatan Kalsel menginginkan dukungan untuk memberi bantuan kepada kabupaten/kota demi memperlancar informasi data yang diperlukan.
“Kita perlu membimbing Dinkes kabupaten/kota yang memiliki wilayah, dengan memberikan bantuan, apalagi selama enam tahun terakhir tidak pernah membantu kabupaten/kota,” jelas Diauddin.
Dikhawatirkan, hal ini akan menyulitkan Dinkes meminta data, mengingat tidak ada feedback untuk mereka, karena yang bekerja turun ke lapangan mencatat stunting dan lain-lain itu kabupaten/kota.
“Setidaknya satu kabupaten dibantu untuk alat kesehatan, terutama pemberian alat kesehatan di rumah sakit setempat, sehingga dekat dengan kita,” ujarnya. (lyn/K-7)
