Banjarmasi, KP – DPRD Kota Banjarmasin menyesalkan masih rendahnya serapan anggaran oleh sebagian SKPD dalam merealisasikan APBD tahun 2022 ini.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Banjarmasin Tugiatno saat ditemui {KP} di ruang kerjanya Kamis (10/11/2022).
Tugiatno menegaskan, dengan rendahnya serapan anggaran dapat dipastikan akan berdampak tidak tercapainya program rancangan pembangunan daerah yang dituangkan Rencana Pembangunan Menengah Jangka Pendek (RPMJP) yang disusun Walikota Ibnu Sina dan Wakil Walikota Arifin Noor.
“Selain program RPMJP daerah yang tidak tercapai, masyarakat juga ikut dirugikan karena pembangunan daerah tidak berjalan, atau tidak dilaksanakan,” tandasnya.
Lebih jauh unsur pimpinan dewan dari F-PDIP mengaku rasa khawatirnya karena ketika anggaran akhir tahun yang tidak terserap sesuai target, maka dipastikan akan berdampak Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat. Seperti ujarnya, akan terkena penalti atau pemotongan.
Sebelumnya sebagaimana diberitakan Ketua DPRD Kota Banjarmasin Harry Wijaya juga mengingatkan menjelang sisa waktu berakhirnya tahun anggaran, seluruh SKPD agar memacu serapan anggaran.
Ia menegaskan, tidak terealisasinya serapan anggaran lantaran tidak dilaksanakannya program kegiatan yang telah direncanakan haruslah dihindari.
Masalahnya, jika program atau kegiatan yang sudah direncanakan itu tidak direalisasikan, maka akan berdampak pada besarnya sisa lebih perhitungan anggaran (silpa).
“Besarnya Silpa ini tentunya merugikan masyarakat karena peningkatan pembangunan apalagi saat ini kita tengah berusaha memulihkan pertumbuhan ekonomi akan menjadi terhambat,” demikian kata Harry Wijaya. (nid/K-3)
