Banjarmasin,KP – DPRD bersama Pemko Kota Banjarmasin melalui rapat paripurna dewan, sudah mengesahkan Raperda Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) tahun 2023, Selasa (22/11/2022) lalu.
Menarik alokasi anggaran untuk membiayai jalannya roda pemerintahan di daerah dan pelaksanaan peningkatan pembangunan ini , Pendapatan Asli Daerah (PAD tiap tahun terus mengalami peningkatan cukup signifikan.
Peningkatan itu seiring karena DPRD Kota Banjarmasin terus memberikan dorongan kepada pihak Pemko untuk menggali dan meningkatkan PAD Kota ini.
Ketua DPRD Kota Banjarmasin Harry Wijaya mengungkapkan, dalam APBD tahun anggaran 2023 ditetapkan sebesar Rp 2,57 triliun. “Angka ini naik sekitar Rp 500 miliar dibanding APBD tahun 2022,” ujarnya.
Menurutnya seluruh APBD itu diantaranya bersumber dari bantuan pemerintah pusat serta Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dalam struktur APBD tahun anggaran 2023 kata Harry Wijaya , PAD Kota Banjarmasin ditargetkan sebesar Rp 723 miliar. Ia menilai angka itu cukup realistis.
“Target PAD ini naik cukup signifikan dibanding 2022 tahun ini yang ditetapkan sebesar Rp 520 miliar,” ujarnya.
Ia menyebutkan, seluruh PAD itu diharapkan mampu digali bersumber dari penerimaan retribusi dan pajak.
Unsur pimpinan dewan dari Partai Amanat Nasional (PAN) ini juga mengatakan, rasa syukurnya karena proses pembahasan Raperda RAPBD hingga disahkan dan ditetapkan menjadi Perda sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
Sementara Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin Matnor Ali F juga menilai bahwa target kenaikan PAD tahun 2023 cukup realistis.
Ia menyebutkan, upaya meningkatkan PAD setiap tahun sudah menjadi semangat pihak dewan. “Namun demikian, kenaikan target PAD itu setelah kita memperhitungkan potensi yang dimiliki dan ternyata pihak Pemko pun menyatakan tidak keberatan,” kata Matnor Ali.
{{Kategori Sedang}}
Kembali ia menandaskan, pihak DPRD terus berusaha mendorong Pemko agar meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah (KKD). Salah satunya kata Matnor Ali adalah melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD).
” Upaya ini harus terus ditingkatkan sebab KKD Kota Banjarmasin masih dalam kategori sedang,” ujarnya.
Ia menjelaskan, Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok KKD yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan DPRD.
Dijelaskan, adapun salah satu indikator untuk mengukur kemampuan keuangan daerah yaitu rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan total APBD.
” Berdasarkan rasio itu karena PAD kita sebelumnya masih di bawah angka Rp 500 miliar, maka KKD Pemko Banjarmasin masih dikategorikan sedang,” ujarnya, seraya menambahkan KKD dikategorikan tinggi jika PAD di atas Rp 550 miliar.
Politisi Partai Golkar Banjarmasin ini memaparkan, KKD dengan kategori sedang tersebut berdampak pada tunjangan penghasilan atau insentif daerah.
Oleh karena itu guna mendorong meningkatkan KKD, pihak dewan saat melakukan pembahasan KUA/PPAS 2023, setelah mempertimbangkan berbagai potensi dimiliki mencoba mencari metode memaksimalkan PAD.
Matnor Ali mengatakan, efek positif KKD diklasifikasi tinggi, maka belanja modal pemerintah daerah pun akan tinggi. Sehingga bisa langsung dinikmati masyarakat.
“Belanja modal dimaksud, yakni belanja untuk pembangunan infrastruktur atau pembelian aset,” jelasnya. (ADV/nid/K-3)
