Paringin, KP – Pemerintah Kabupaten Balangan bersama DPRD Balangan menyepakati Perda APBD Kabupaten Balangan tahun anggaran 2023.
Penetapan tersebut berlangsung dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Balangan Ahsani Fauzan didampingi Waket I M Ifdali dan Wakil II Hanil Tamjid dengan dihadiri Bupati Balangan H Abdul Hadi dan sejumlah anggota dewan serta sejumlah Kepala OPD Lingkup Pemkab setempat, bertempat di Ruang Paripurna DPRD Balangan, Kamis (17/11/2022) kemarin.
Bupati Balangan H Abdul Hadi bersyukur atas kolaborasi antara eksekutif dan legislatif dapat menyelesaikan dan menetapkan APBD Balangan T.A 2023 sebelum awal tahun berjalan, sehingga dapat berdampak baik bagi percepatan pembangunan Kabupaten Balangan.
Bupati menyebut tantangan di tahun 2023 di antaranya meliputi tantangan pengendalian inflasi, stabilitas ekonomi baik nasional maupun regional, ketahanan sosial ekonomi, serta stabilitas politik dalam menghadapi pemilu tahun 2024.
Sebagaimana diketahui bersama, di tahun 2022 tadi kita harus bekerja keras memulihkan perekonomian yang lesu akibat terdampak pendemi Covid-19. Kemudian ketika perekonomian belum benar-banar pulih, di tahun ini juga kembali harus menghadapi hantaman kenaikan harga bahan bakar minyak, hal mana juga terjadi di hampir semua negara, sehingga di tahun 2023 ini harus bekerja keras pula untuk mencegah dan menanggulangi inflasi dan dampaknya.
“Oleh karena itu perlu kerja keras bagi kita semua agar apa yang kita canangkan hari ini dalam APBD 2023 secara implementatif dapat mengantisipasi tantangan dan dinamika yang akan terjadi pada 2023,” jelas Abdul Hadi.
Sementara itu, Ketua DPRD Balangan Ahsani Fauzan berharap APBD 2023 dapat mendukung pencapaian target pembangunan.
Tahun 2023, Kata Fauzan, masih dihadapkan dengan resiko gejolak ekonomi global serta inflasi dan eskalasi, hal ini berpotensi mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi domestik jangka pendek. untuk itu, harga – harga komoditas pokok patut untuk diwaspadai.
“Dengan resiko yang akan kita hadapai, APBD tahun 2023 ini diharapkan mampu mendukung pencapaian target pembangunan dengan tetap antisipatif dan responsif terhadap berbagai kemungkinan yang sangat dinamis termasuk laju inflasi yang tinggi,” imbuhnya. (srd/K-6)
