Banjarmasin, KP – Komisi II DPRD Kalsel mendorong satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang menjadi mitra kerja untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kalsel.
“Kita mendorong mitra kerja untuk meningkatkan PAD Kalsel, dengan menggali potensi yang ada,” kata Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Imam Suprastowo, menjelang pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023 bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), kemarin, di Banjarmasin.
Dalam rangka menggali potensi penambahan PAD ini, Komisi II DPRD Kalsel mengundang mitra kerja, seperti Dinas Pariwisata, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kelautan dan Perikanan dan Dinas Kehutanan.
Rapat dengar pendapat (RDP) tersebut dibuka Ketua DPRD Kalsel, H Supian HK, yang mengapresiasi pimpinan SKPD yang hadir pada rapat pembahasan anggaran.
“Karena ini dapat mengharmonisasi langkah antar eksekutif dan legislatif serta memghasilkan kesepakatan yang dibawa pada pembahasan APBD 2023,” ujar politisi Partai Golkar.
Apalagi keberhasilan legislatif, tidak lepas dari keberhasilan eksekutif. Begitu pula sebaliknya, sehingga kerja sama dan koordinasi semacam ini sangat penting untuk mengharmonisasi langkah ke depan.
“Jadi dapat melaksanakan program-program yang akan bermanfaat bagi masyarakat,” tambah wakil rakyat dari daerah pemilihan Kalsel V, meliputi Kabupaten Hulu Sungai Utara, Balangan dan Tabalong.
Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Imam Suprastowo juga mengundang Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) dan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kalsel.
“Ini bertujuan agar dukungan anggaran SKPD mitranya jelas dan diketahui oleh dua badan yang mengurusi terkait keuangan tersebut,” kata politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan.
Imam Suprastowo juga mempersilakan masing-masing SKPD untuk memaparkan rincian anggaran pada 2023, termasuk yang menginginkan penambahan anggaran, sehingga bisa diperjuangkan Badan Anggaran DPRD Kalsel saat rapat bersama TAPD Kalsel.
“Kita akan perjuangkan bersama usulan anggaran mitra kerja, terutama untuk belanja produktif dan memberikan output kepada PAD,” jelas Imam Suprastowo. (lyn/KPO-1)
