Banjarmasin, KP – Transportasi Banjarmasin ke dan dari wilayah timur Kalsel terganggu dengan putusnya ruas jalan di Km 171 Satui, Kabupaten Tanah Bumbu yang mengalami longsor susulan pada Minggu (16/10) lalu.
“Kondisi ruas jalan di Km 171 Satui tersebut kini putus akibat longsor, sehingga tidak bisa dilintasi kendaraan,” kata anggota Komisi III DPRD Kalsel, H Isra Ismail yang dihubungi wartawan, Jumat (25/11), usai melakukan monitoring jalan tersebut.
Oleh karena itu, semua kendaraan yang mau dan ke wilayah timur harus melalui jalur alternatif, sehingga jarak tempuh menjadi belasan kilometer lebih jauh.
“Jalan alternatif yang disediakan Pemkab Tanah Bumbu juga tidak mulus, bahkan licin jika turun hujan,” tambah politisi Partai Golkar.
Untuk itu, Isra Ismail mengharapkan agar pemerintah pusat segera menangani jalan nasional yang longsor dan putus tersebut, mengingat keberadaannya sangat penting untuk wilayah timur Kalsel.
“Jika memungkinkan bisa selesai pada tahun depan,” tambah Isra Ismail.
Sebelumnya, Komisi III DPRD Kalsel melakukan peninjauan jalan nasional yang putus di Km 171 Satui bersama Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Kalsel pada Kamis (24/11).
Meski sebelumnya telah dilakukan rapat dengan PT MJAB dan PT Arutmin, perusahan tambang yang bekerja di sekitar lokasi tersebut, bahkan ada kesepakatan untuk segera menindaklanjuti perbaikan jalan tersebut, namun fakta di lapangan tidak sesuai harapan.
Ketua Komisi III DPRD Kalsel, H Hasauddin Murad mengatakan, kejadian jalan longsor dan putus ini sudah terlalu lama untuk segera diselesaikan.
“Pembangunan pada tahap penyiringan dibantu PT MJAB sudah berhenti sejak tiga minggu lalu tanpa pemberitahuan sebelumnya,” kata Hasanuddin.
Diharapkan, perbaikan jalan ini dapat segera diselesaikan dan mendapatkan dukungan dari DPR RI, mengingat hasil pertemuan dengan kedua perusahaan tambang sudah dikomunikasikan ke Dirjen Minerba Kementerian ESDM, dan akan segera disampaikan ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
“Rencananya Senin (28/11), kita akan ke Kementerian PUPR dan mengagendakan konsultasi ke Komisi VIII DPR RI pada Desember nanti,” ungkap politisi Partai Golkar.
“Karena ini harus segera dituntaskan agar masyarakat tidak kesulitan dalam melaksanakan aktivitas,” tegas Hasanuddin.
Kepala BPJN Kalsel Syauqi Kamal mengatakan, masih menunggu hasil dari tim Geo Tehnik terkait pembuatan jalan ini.
“BPJN masih menunggu kajian dari Geo Teknik terkait kerusakan jalan ini, apakah dipindah atau dipertahankan,” katanya.
Untuk saat ini, dana dari Pusat untuk perbaikan jalan ini masih belum diberikan, sehingga diprediksikan untuk perbaikan jalan ini akan memakan waktu lama. (lyn/KPO-1)
