KP RedFot
Banjarmasin, KP – Komisi IV DPRD Kalsel melakukan monitoring penerapan kurikulum Merdeka di sekolah sekaligus aspirasi guru, terkait kegiatan belajar mengajar.
“Kita melakukan monitoring penerapan Kurikulum Merdeka di sekolah, terutama jenjang SMA,” kata anggota Komisi IV DPRD Kalsel, H Abdul Hasib Salim, usai melakukan kunjungan kerja dari Kamis (24/11) hingga Sabtu (26/11).
Hasib Salim mengakui, monitoring dilakukan di SMA Negeri 1 Alalak di Kabupaten Barito Kuala dan SMA Negeri 1 Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, sekaligus menyerap aspirasi yang ada.
“Masalah pengangkatan guru honor hingga kekurangan ruang kelas menjadi sorotan dan keluhan dari sekolah,” tegas Hasib Salim.
Seperti yang diketahui, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia (Kemendikbudristek RI) pada Februari 2022 resmi meluncurkan Kurikulum Merdeka, yakni kurikulum yang metode pembelajarannya mengacu pada orientasi bakat serta minat siswa.
“Semoga tujuan dari kurikulum ini dapat tercapai, meski terdapat berbagai macam penyesuaian,” tambah politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan.
Namun, secara garis besar, tujuannya ialah menciptakan pendidikan yang menyenangkan, mengejar ketertinggalan pelajaran dan mengembangkan potensi peserta didik.
Hasib Salim menegaskan, tujuan pendidikan untuk para penerus bangsa bukan hanya untuk menjadikan pintar secara akademik, akan tetapi juga memiliki keterampilan kepemimpinan dan akhlak yang mulia.
“Pintar saja tidak cukup, harus memiliki jiwa kepemimpinan dan akhlak yang mulia,” tegas Ketua Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Kalsel.
Karena, jika pintar saja namun tidak memiliki akhlak yang baik, tidak akan menghasilkan output yang baik. Jadi harus pintar dan berakhkak, sehingga bisa memimpin diri ke arah kebakan dan berguna bagi sesame.
Sementara itu, Plt Kepala SMA Negeri 1 Alalak, Rahmatullah mengungkapkan aspirasi yang berkembang saat ini, yakni berkenaan dengan pengangkatan guru honorer menjadi pegawai negeri.
“Kunjungan ini merupakan momentum yang sangat berharga, karena diberi ruang untuk menyampaikan aspirasi para guru, berkenaan dengan pengangkatan guru honorer,” kata Rahmatullah.
Diharapkan, dukungan dari wakil rakyat agar dapat menyukseskan program pengangkatan guru-guru honorer ini, baik sebagai pengawai negeri (PNS) ataupun pengawai pemerintah dengan kontrak kerja (PPPK).
Selain itu, infrastruktur bangunan sekolah menjadi salah satu momok bagi banyak sekolah, seperti yang diungkapkan Kepala SMA Negeri 1 Bati-bati, Taslim. “Kita saat ini kekurangan bangunan kelas, lapangan hingga mushola,” kata Taslim.
Untuk itu, pihaknya berharap agar Komisi IV DPRD Kalsel dapat menampung dan menindak lanjuti harapan dan masukan yang ada, agar sekolah dapat berkembang dan memberikan pelayanan serta fasilitas yang lebih baik lagi kepada para siswa untuk keberlangsungan belajar-mengajar.
Menyikapi hal tersebut, Hasib Salim mengatakan, masukan yang diterima ini akan menjadi bahan rujukan pembahasan di Komisi IV DPRD Kalsel bersama mitra kerja, khususnya Dinas Pendidikan Kalsel.
“Ini menjadi perhatian pemerintah, baik kabupaten maupun provinsi untuk menyelesaikan permasalah tersebut, khsuusnya jumlah ruang kelas untuk proses pembelajaran,” tegasnya. (lyn/KPO-1)
Redaktur KP
