Berdasarkan data BPS kondisi penduduk miskin di Kalteng selama tiga tahun terakhir mengalami peningkatan, yaitu tahun 2020 (Maret 2020) sebesar 4,82 persen atau 134,594 ribu jiwa; tahun 2021 (September 2021) sebesar 5,16 persen atau 141,03 ribu jiwa, dan tahun 2022 (Maret 2022) sebesar 5,28 persen atau 145,10 ribu jiwa.
PALANGKA RAYA, KP — Wakil Gubernur (Wagub) Kalteng H. Edy Pratowo meminta tim penanggulangan kemiskinan saling koordonasi dan bersinergi untuk atasi kemiskinan di daerah ini, sehingga angka kemiskinan terus berkurang, pasalnya angka kemiskinan tahun 2022 capai 5,28 persen, dari tahun lalu hanya 5,16 persen.
Permintaannya itu ia sampaikan saat embuka rapat koordinasi (rakor) penanggulangan kemiskinan Provinsi Kalteng tahun 2022, di Palangka Raya, Senin (28/11). Kegiatan diikuti instansi terkait, berlangsung sehari.
Menurut Wagub Edy Pratowo upaya penanggulangan kemiskinan, banyak kebijakan serta program yang telah dilaksanakan, baik nasional dan daerah. Salah satunya kebijakan subsidi Pemerintah yang dinilai dapat meringankan beban masyarakat akan kebutuhan dasarnya yaitu melalui program Perlindungan Sosial, berupa: program Beras Sejahtera (Rastera), Bantuan Siswa Miskin (BSM) atau Kartu Indonesia Pintar (KIP).
Untuk bidang kesehatan Jamkesmas atau Kartu Indonesia Sehat (KIS), Jamkesda yang dialokasikan di setiap kabupaten/kota, Program Keluarga Harapan (PKH) dan Beasiswa Kalteng BERKAH, “serta program pemberdayaan masyarakat miskin yang ditujukan untuk menekan angka kemiskinan,” ucapnya.
Wagub menjelaskan, berdasarkan data BPS kondisi penduduk miskin di Kalteng selama tiga tahun terakhir mengalami peningkatan, yaitu tahun 2020 (Maret 2020) sebesar 4,82 persen atau 134,594 ribu jiwa; tahun 2021 (September 2021) sebesar 5,16 persen atau 141,03 ribu jiwa, dan tahun 2022 (Maret 2022) sebesar 5,28 persen atau 145,10 ribu jiwa.
Memperhatikan kondisi tersebut, Wagub meminta kepada Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Kalimantan Tengah dan Wakil Wali Kota/Wakil Bupati se-Kalimantan Tengah selaku Ketua TKPK kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah, untuk terus berperan aktif mengkoordinasikan dan merencanakan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan secara realistis dan sesuai dengan keadaan permasalahan yang dihadapi bersamam
Untuk mewujudkan penurunan kemiskinan, sambung Wagub, dibutuhkan komitmen bersama dan kerja keras berbagai pihak terkait. Dengan makin tingginya sinergi dan harmonisasi antara Pemerintah pusat dan daerah, swasta, dan masyarakat, serta didukung potensi Sumber Daya Alam Kalimantan Tengah yang melimpah, Insya Allah dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah.
Sementara itu Kepala Bappedalitbang Kalteng Kaspinor rakor ini bertujuan untuk melakukan koordinasi, sinergi, dan kolaborasi antara Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam percepatan penanggulangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan di Provinsi Kalteng tahun 2023-2024.
Rakor dihadiri selaku narasumber Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI Nur Umi Handayani, Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin dan Wakil Bupati se-Kalteng, Kepala Instansi Vertikal dan Kepala Perangkat Daerah Kalteng terkait. (drt/k-10)
