Banjarbaru, KP – Total dana alokasi pusat yang diberikan kepada kementerian/lembaga dan 13 pemerintah daerah di Kalsel tahun anggaran 2023, mencapai Rp31,38 triliun.
Jumlah tersebut dapat diketahui setelah diarahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) kepada masing-masing penerima, Rabu (7/12) di Gedung KH Idham Chalid.
DIPA dan TKDD diserahkan Gubernur Kalsel, H Sahbirin Noor, atas nama Presiden RI, Joko Widodo.
Di mana sebelumnya gubernur menerima DIPA langsung dari Presiden di Istana Negara.
Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalsel, Sulaimansyah mengatakan dengan diserahkannya DIPA dan TKD di bulan Desember ini dapat mendorong dan mempercepat pekerjaan agar masyarakat lebih cepat merasakan manfaatnya.
“Saya kepingin agar di triwulan ketiga ini selesai, sehingga manfaatnya di triwulan keempat bisa dirasakan masyarakat,” katanya.
Ia menuturkan, tahun 2023 DIPA Kalsel alami kenaikan Rp 2,67 triliun jika dibandingkan tahun sebelumnya yang terdiri dari DIPA Kementerian/Lembaga sebesar Rp8,12 triliun serta Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp23,26 triliun.
“Jadi ada kenaikan sebesar 14 persen,” ucapnya.
Adapun untuk alokasi APBN Provinsi Kalimatan Selatan tahun 2023 tumbuh sebesar 9,28 persen dibandingkan dengan alokasi tahun 2022 dan untuk alokasi TKD 2023 pada seluruh Pemerintah Daerah mengalami kenaikan signifikan.
“Kenaikan tertinggi tersebut berada di Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan,” pungkasnya.
Menurutnya, belanja negara diarahkan untuk mendukung pemulihan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat diantaranya, belanja pendidikan dan kesehatan untuk membangun SDM unggul dan produktif.
Selanjutnya, penyelesaian proyek strategis nasional termasuk Ibu Kota Negara baru Nusantara dan penguatan hilirisasi industri, dan pengembangan ekonomi hijau untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan.
Kemudian, menjaga dan memperkuat jaringan pengaman sosial terutama bagi masyarakat miskin dan rentan, menurunkan kemiskinan ekstrem dan mengurangi kesenjangan.
Meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam perbaikan leayanan kepada masyarakat dan memajukan perekonomian di daerah.
Mendukung reformasi birokrasi, penyederahanaan regulasi dan mendukung persiapan Pemilu 2024.
“Karena itu, APBN 2023 dirancang untuk tetap menjaga optimisme pemulihan ekonomi, namun pada saat yang sama meningkatkan kewaspadaan dalam merespon gejolak global yang masih terus berlangsung,” pungkasnya
Sementara itu, Sahbirin atau Paman Birin
mengatakan sesuai amanah pemerintah pusat dibagikan keseluruh instansi vertikal dan juga kabupaten kota se kalsel DIPA dan TKDD untuk segera dijadikan panduan dan pada saatnya dapat segera dilaksanakan langkah optimalisasi penyerapan anggaran 2023.
“Segera lakukan langkah-langkah optimalisasi penyerapan anggaran di tahun 2023 nanti.
Sesuaikan pelaksanaan kegiatan dengan rencana penarikan dana yang telah disusun. selanjutnya tidak lupa, selain bekerja dengan cepat dan responsif, tetap kedepankan aspek akuntabilitas dan transparansi.
Penggunaan anggaran harus tetap dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” katanya.
Menurut Paman Birin, penyerahan ini sangat penting untuk menjadi acuan bagi para menteri, pimpinan lembaga, dan kepala daerah dalam melaksanakan berbagai program pembangunan secara kolaboratif di Tahun 2023 nanti.
Serta ia menyampaikan, secara khusus, Presiden berpesan kepada kepala daerah untuk serius memperhatikan pergerakan inflasi di daerah masing-masing secara detail dari waktu ke waktu, dan mempercepat realisasi belanja.
“Hal ini penting, mengingat tantangan sektor perekonomian di tahun 2023 tidaklah mudah,” ucapnya.
Untuk itu, ia berharap ditahun 2023 semua sektor dapat bergerak dan mengaplikasikan sesuai dengan anggaran yang telah diberikan.
“Kita berharap ditahun 2023 pergerakan dalam segi apapun harus segera bergerak dan diaplikasikan,” harapnya.
Pada kesempatan tersebut Paman Birin juga menyerahkan penghargaan Menteri Keuangan Sri Mulyani kepada Pemda Kabupaten Kota yang memperoleh Opini WTP dan penyerahan penghargaan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa Tahun 2022. (mns/K-2)
