Kalimantan Post - Aspirasi Nusantara
Baca Koran
Space Iklan
Space Iklan
Iklan Utama
Martapura

Angka Kemiskinan Kabupaten Banjar Menurun

×

Angka Kemiskinan Kabupaten Banjar Menurun

Sebarkan artikel ini
Hal 16 4 Klm Martapura Penanggulangan kemiskinan
PENANGGULANGAN KEMISKINAN - Wakil Bupati Said Idrus membuka Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Banjar 2022. (KP/Wawan)

Martapura, KP – Kepala Bappeda Litbang yang juga Sekretaris TKPKD Banjar HM Riza Dauly ST MT mengungkapkan, angka kemiskinan di Kabupaten Banjar pada 2021 sebesar 3,08 persen, sudah menurun di tahun 2022 ini menjadi 2,79 persen.

Hal ini diungkapkannya pada Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Banjar 2022, di Aula Baiman Bappeda Litbang, Martapura, Kamis (22/12).

Kalimantan Post

”Rakor ini bertujuan menekan angka kemiskinan di Kabupaten Banjar, khususnya untuk penduduk miskin yang produktif agar difasilitasi dengan pelatihan-pelatihan atau program di SKPD, sehingga keluar dari garis kemiskinan,” katanya.

Mengulangi kembali apa yang dikatakan Bupati, Riza Dauly mengatakan, penanggulangan kemiskinan ini secara komprehensif tidak hanya dilakukan pemerintah, tapi juga seluruh stakeholder di Kabupaten Banjar.

”Salah satu cara penanggulangannya adalah komitmen dari Baznas dengan lima programnya, yaitu Banjar Cerdas, Banjar Sehat, Banjar Berakhlak, Banjar Peduli dan Banjar Makmur,” tandasnya.

Wakil Bupati yang juga Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Habib Idrus Al-Habsyie saat membuka rakor mengatakan, program penanggulangan kemiskinan dan strategi yang telah dikembangkan, harus diteruskan untuk mengurangi jumlah masyarakat miskin di Kabupaten Banjar.

Dia menjelaskan, program-program yang dijalankan, tetap berkelanjutan dan terus menerus dievaluasi. Ini dilakukan agar langkah percepatan penanganan kemiskinan tepat sasaran.

”TKPKD merupakan gabungan dari perangkat daerah dan lintas sektor untuk mampu mendiagnosa kondisi kemiskinan dan kerentanan masyarakat di desa miskin ekstrem,” jelasnya.

Mengingat kemampuan anggaran yang ada, ungkapnya, tidak mungkin semua persoalan dapat diatasi dalam waktu bersamaan. Maka Keterlibatan pihak swasta sangat potensial untuk mendukung program dan kebijakan yang akan dilakukan dalam penanganan kemiskinan ini.

”Baik CSR, Baznas dan masyarakat,” ujarnya.

Baca Juga :  Jelang Ramadhan, Dewan Minta Jaga Ketersediaan Kebutuhan Pokok

Hadir Direktur RSUD Ratu Zalecha dr Topik Norman Hidayat, perwakilan perangkat daerah yang tergabung dalam TKPKD Banjar. (Wan/K-3)

Iklan
Iklan