Martapura,KP – Program penanggulangan kemiskinan dan strategi yang telah dikembangkan harus diteruskan untuk mengurangi jumlah masyarakat miskin di Kabupaten Banjar.
Hal tersebut ditekankan Wakil Bupati yang juga Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Habib Idrus Al-Habsyie, saat membuka Rapat Koordinasi (Rakoor) Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Banjar tahun 2022, di Aula Baiman Bappeda Litbang Martapura, Kamis (22/12/2022).
Habib Idrus menjelaskan, program-program yang dijalankan, akan tetap berkelanjutan dan terus menerus dievaluasi. Ini dilakukan agar langkah percepatan penanganan kemiskinan tepat sasaran.
” TKPKD merupakan gabungan dari perangkat daerah dan lintas sektor untuk mampu mendiagnosa kondisi kemiskinan dan kerentanan masyarakat di desa miskin ekstrem,” jelasnya.
Mengingat kemampuan anggaran yang ada ungkap Habib Idrus, tidak mungkin semua persoalan dapat di atasi dalam waktu bersamaan.
” Maka keterlibatan pihak swasta sangat potensial untuk mendukung program dan kebijakan yang akan dilakukan dalam penanganan kemiskinan ini, baik CSR, Baznas dan masyarakat,” ujarnya.
Kepala Bappeda Litbang yang juga Sekretaris TKPKD Banjar HM Riza Dauly menjelaskan, angka kemiskinan di Kabupaten Banjar pada tahun 2021 sebesar 3,08 persen, sudah menurun di tahun 2022 menjadi 2,79 persen.
“Rakor ini bertujuan untuk menekan angka kemiskinan di Kabupaten Banjar, khususnya untuk penduduk miskin yang produktif agar difasilitasi dengan pelatihan-pelatihan atau program yang ada di SKPD agar keluar dari garis kemiskinan,” katanya.
Mengulangi kembali apa yang dikatakan Bupati Banjar, Riza Dauly mengatakan, penanggulangan kemiskinan ini secara komprehensif tidak hanya dilakukan pemerintah, tapi juga seluruh stakeholder di Kabupaten Banjar.
“Salah satu cara penanggulangan kemiskinan adalah komitmen dari Baznas dengan lima programnya yaitu Banjar Cerdas, Banjar Sehat, Banjar Berakhlak, Banjar Peduli dan Banjar Makmur,” ujarnya.
Turut hadir Direktur RSUD Ratu Zalecha dr Topik Norman Hidayat, perwakilan perangkat daerah yang tergabung dalam TKPKD Kabupaten Banjar dan peserta rakor. (Wan/K-3)
