Sementara itu, tenaga ahli DPRD Kalsel, Masrudi Muchtar menjelaskan, diperlukannya kebijakan pemerintah yang menaungi koperasi dan UMKM, karena terbukti mampu bertahan dalam situasi krisis ekonomi.
BANJARMASIN, KP – DPRD Kalsel melaksanakan uji publik Raperda Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kalsel, agar mampu menggerakan perekonomian masyarakat.
“Kita perlu mendapatkan masukan dari berbagai pihak, terkait Raperda ini,” kata Ketua Pansus Raperda Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, Nor Fajeri, usai melaksanakan seminar/uji publik, kemarin, di Banjarmasin.
Menurut Nor Fajeri, keberadaan Raperda ini diharapkan dapat mendukung perkembangan koperasi dan UMKM, sehingga bisa menjadi andalan masyarakat untuk memutar roda perekonomian.
“Pengembangan koperasi pun memiliki tantangan sendiri, sehingga perlu dilakukan upaya penguatan peran koperasi,” tambah politisi Partai Gerindra.
Untuk itulah, Pansus mengundang berbagai kalangan untuk memantapkan draft yang telah disusun, agar keberadaannya nanti dapat mengembangkan koperasi dan UMKM agar lebih maju.
Nor Fajeri menjelaskan, koperasi dan UMKM memiliki peran yang sangat penting dalam konteks stabilitas pertumbuhan ekonomi, agar kuat dan berkelanjutan.
“Koperasi dan UMKM memiliki fungsi besar dan memiliki daya tahan yang terbukti dalam sepak terjangnnya dalam situasi Covid-19 maupun krisis ekonomi,” ujar wakil rakyat dari daerah pemilihan Kalsel V, meliputi Kabupaten HSU, Balangan dan Tabalong.
Lebih lanjut Nor Fajeri menambahkan, peluang pengembangan koperasi dan UMKM sangat terbuka, terutama di era digital, sehingga pelaku usaha ini bisa memanfaatnya untuk memasarkan produknya.
“Kita berharap Bank Kalsel juga bisa berkontribusi membantu permodalan koperasi dan UMKM ini,” ujar Nor Fajeri.
Sementara itu, tenaga ahli DPRD Kalsel, Masrudi Muchtar menjelaskan, diperlukannya kebijakan pemerintah yang menaungi koperasi dan UMKM, karena terbukti mampu bertahan dalam situasi krisis ekonomi.
“Perlu adanya payung hukum karena merupakan pilar kekuatan ekonomi rakyat yang mampu memperluas lapangan kerja dan berperan dalam pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat,” katanya. (lyn/K-1)
