Pelaihari, KP – Konsultasi publik merupakan salah satu tahapan awal dari siklus penyusunan dokumen perencanaan daerah yang bertujuan untuk menghimpun aspirasi atau harapan masyarakat terhadap tujuan, sasaran dan program pembangunan daerah. Hal tersebut disampaikan Bupati Tanah Laut (Tala) HM Sukamta, saat membuka kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) Rancangan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tala Tahun 2024-2026. Bertempat di Gedung Sarantang Saruntung, Rabu (28/12/2022).
“Kegiatan seperti ini sangat penting agar masyarakat tahu dan dapat memberikan aspirasi serta pendapat untuk kemajuan pembangunan daerah Bumi Tuntung Pandang,” ucapnya.
Ia melanjutkan, penyusunan RPD ini merupakan amanat dari instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerah berakhir pada tahun 2023. Ia menjelaskan bahwa untuk Kabupaten Tala berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.63-5927 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Masa Bupati dan Wakil Bupati HM Sukamta dan Abdi Rahman akan berakhir pada bulan September Tahun 2023, sehingga dokumen RPJMD Kabupaten Tala Tahun 2018-2023 juga akan berakhir periodesasinya pada tahun 2023.
“Untuk mengisi kekosongan dokumen perencanaan menengah daerah sampai dengan dilantiknya kepala daerah serentak tahun 2024, Kabupaten Tala diwajibkan untuk menyusun RPD Tahun 2024-2026 sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD Tahun 2024-2026,” jelas Sukamta.
Sukamta mengungkapkan, salah satu bahan masukan dalam penyusunan RPD adalah memperhatikan hasil evaluasi dari capaian-capaian pembangunan yang telah ditetapkan pada RPJMD periode sebelumya. Adapun, capaian-capaian pembangunan yang belum memenuhi target harus menjadi bahan/masukan kedepannya untuk dilanjutkan sehingga dalam penyusunan program dan kegiatan prioritas nantinya harus lebih fokus untuk mengejar capaian capaian pembangunan tersebut.
Berdasarkan hasil evaluasi RPJMD periode sebelumnya yang telah disampaikan dan dengan memperhatikan target indikator makro dan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024 seperi kemiskinan dan stunting, dimana angka kemiskinan Kabupaten Tala pada tahun 2022 masih diangka 3.86 persen berdasrkan data dari BPS (Badan Pusat Statistik). Sementara angka prevelensi stunting Kabupaten Tala tercatat sebesar 5.35 persen berdasarkan data dari E-PPGBM (Elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat)
Kedepannya, harap Sukamta, pada kesempatan yang sangat baik ini pemerintah daerah meminta kepada seluruh lapisan masyarakat dan unsur kelembagaan, serta stakeholder yang berhadir pada FKP untuk dapat memberikan masukan-masukan yang positif dan konstruktif guna menyempurnakan rencana pembangunan Bumi Tuntung Pandang. Sehingga, segala permasalahan pembangunan yang sedang dihadapi dapat dicari solusi dan diselesaikan secara bersama yang tujuan akhirnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Tala.
“Kepada semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu saya ucapkan terimakasih atas partisipasi aktif dalam memberikan saran, masukan maupun kritik yang sifatnya membangun untuk kebaikan Bumi Tuntung Pandang,” pungkasnya. (rzk/K-6)
