JPU KPK Hadirkan Istri Mardani H Maming
Menggali Terkait Jam Tangan Rp 1,95 Miliar

Banjarmasin, KP – JPU (Jaksa Penuntut Umum) KPK (Komisi pembernatasan Korupsi) akan hadirkan istri terdakwa Mardani H Maming.

Pada agenda pemeriksaan saksi-saksi dalam persidangan perkara dugaan korupsi dengan terdakwa Mantan Bupati Tanah Bumbu (Tanbu) ini mendekati ujungnnya.

Kini sudah ada 34 saksi yang keterangannya diperiksa dalam rangkaian persidangan sebelumnya di Pengadilan Tipikor Banjarmasin dipimpin Ketua Majelis Hakim, Heru Kuntjoro.

Dalam sidang hari ini Kamis (15/12), ada kemungkinan isteri dari terdakwa bakal dihadirkan JPU KPK.

“Ya itu (isteri terdakwa) nanti kita panggil juga,” kata JPU KPK, Budhi Sarumpaet, kepada wartawan sebelumnya.

Terhadap saksi yang merupakan isteri terdakwa, Penuntut Umum bakal menggali keterangan terkait jam tangan mewah seharga Rp 1,95 miliar.

Dimana pada fakta persidangan sebelumnya diketahui, jam tangan wanita merek Richard Mille tipe RM 07-01 White Gold itu dipesan terdakwa kepada salah seorang pengusaha jam tangan di Mall Grand Indonesia Tahun 2017.

Namun pembayaran transaksi pembelian jam tangan tersebut bukan dilakukan oleh terdakwa sendiri melainkan oleh Direktur Utama PT Prolindo Cipta Nusantara (PCN) saat itu, Henry Soetio.

Berita Lainnya
1 dari 1.765
loading...

“Itu nanti terkait apakah jam diberikan ke dia (isteri terdakwa) atau tidak, terkait jam perempuan tadi,” tambah Budhi.

Selain itu, tiga orang saksi ahli juga rencananya akan dimintai pandangannya dalam persidangan terkait perkara ini.

Masing-masing yakni ahli pada bidang korporasi, kontrak kerja dan ahli pertambangan.

Jika agenda pemeriksaan saksi-saksi selesai, tahapan persidangan akan dilanjutkan dengan pemeriksaan terdakwa, pembacaan tuntutan, pembelaan, replik-duplik dan terakhir pembacaan vonis oleh Majelis Hakim.

Diketahui, dalam dakwaan perkara, JPU KPK mendakwa mantan Bupati Tanbu dua periode telah menerima suap atau gratifikasi dari Henry Soetio karena jasanya meneken Surat Keputusan Bupati Tanbu nomor 296 Tahun 2011.

SK Bupati Tanbu itu yakni tentang persetujuan pengalihan izin usaha pertambangan (IUP) operasi produksi (OP) dari PT Bangun Karya Pratama Lestari (BKPL) ke PT PCN.

Penuntut Umum KPK menggunakan Pasal 12 huruf b Jo. Pasal 18 Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai dakwaannya.

Lalu pada dakwaan alternatif kedua Pasal 11 Jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (*/K-2)

Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL
Berita Menarik Lainnya

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. TerimaSelengkapnya