Banjarmasin, KP- Keberadaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Banjarmasin dinilai cukup memberikan dampak signifikan bagi perekonomian masyarakat.
Terkait itu, Pemko Banjarmasin melalui SKPD terkait diminta untuk terus memberikan pembinaan terhadap UMKM secara berkelanjutan.
” Terutama untuk UMKM yang baru memulai membuka wirausaha , seperti bagaimana mengemas produk atau usaha yang dihasilkan, memenej keuangan hingga pengembangan pemasaran, ” kata anggota komisi II DPRD Kota Banjarmasin Abdurrasyid Ridha.
Kepada {KP} Senin (12/12/2022) ia mengemukakan, pembinaan secara berkelanjutan sangat penting agar para penerima bantuan wirausaha yang sudah diberikan Pemko dimanfaatkan secara maksimal sesuai tujuan dan sasaran diinginkan.
Termasuk katanya, dalam rangka mendukung pengembangan usaha yang disalurkan pemerintah melalui Bantuan Presiden (Banpres) Produktif Usaha Mikro (BPUM) guna membangkitkan perekonomian masyarakat yang terpuruk akibat dampak mewabahnya virus corona (Covid-19).
Sebelumnya Abdurrasyid Ridha menilai, selama ini penerima bantuan wirausaha kepada warga yang sudah diprogramkan Pemko Banjarmasin seperti budi daya jamur tiram, budidaya tambak ikan, perkebunan dan berbagai wirausaha lainnya terkesan dibiarkan begitu saja mengembangkan usahanya sendiri, tanpa pendampingan dan diberikan pembinaan.
“ Akibatnya dari informasi yang kami terima tidak sedikit warga yang telah menerima bantuan tidak mampu lagi mengembangkan usahanya,” ujar politisi dari PPP ini.
Lebih jauh ia mengatakan, bahwa DPRD Kota Banjarmasin mendukung sepenuhnya terhadap program Walikota dan Wakil Walikota, Ibnu Sina- Arifin Noor untuk menumbuh kembangkan peningkatan wirausahawan terhadap warga.
“Masalahnya, karena program ini dalam rangka untuk meningkatkan perekonomian masyarakat,”tandasnya.
Disebutkan, dalam mendukung program tersebut DPRD Kota Banjarmasin dalam beberapa tahun terakhir telah menyetujui penyediaan anggaran melalui APBD hingga puluhan miliar.
Ia juga menandaskan, di tengah sulitnya perekonomian dan minimnya tersedianya peluang lapangan pekerjaan di sektor formal tentunya menuntut Pemko Banjarmasin untuk mengembangkan peluang usaha masyarakat di sektor in formal.
Apalagi lanjutnya, saat ini yang paling dijadikan perhatian serius oleh pemerintah dan perlu untuk diatasi segera adalah persoalan minimnya ketersediaan lapangan kerja yang dikhawatirkan bisa berdampak terhadap permasalahan sosial di tengah masyarakat.
Seperti kata Abdurrasyid Ridha, semakin meningkatnya jumlah warga miskin, meningkatnya angka pengangguran dan berbagai permasalahan sosial lainnya.
” Karena itu sebagai salah satu solusi untuk mengantisipasi persoalan meningkatnya jumlah warga miskin dan berbagai permasalahan sosial ini dewan sangat mendukung terhadap program walikota menciptakan dan meningkatkan wirausahawan baru,”ujarnya.
Ia menilai , salah satu penyebab terus meningkat jumlah warga miskin tersebut selain dampak lesunya perekonomian dalam beberapa tahun terakhir, sisi lain pemerintah belum mampu mengendalikan harga BBM dan kebutuhan pokok yang kian terus melambung.
” Padahal dengan terusnya melonjaknya harga kebutuhan pokok tersebut yang paling merasakan dampaknya adalah masyarakat berpenghasilan rendah,” ujarnya.
Lebih jauh ia menegaskan, bahwa peranan pemerintah daerah sesuai dengan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah sangatlah dituntut memiliki tanggung jawab dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan sosial dan kemiskinan di daerah masing-masing.
Bahkan untuk diketahui catatan Walikota Banjarmasin Ibnu Sina dalam visi-misi menargetkan minima akan menciptakan 2500 wirausaha baru.
Terkait pelaksanaan visi-misi tersebut, Dinas Pertanian dan Perikanan (Distankan) Kota Banjarmasin membuka program pengembangan berbagai wirausaha masyarakat.
Terkait pelaksanaan program ini Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin dan SKPD terkait, diharapkan tidak sekedar memberikan bantuan subsidi untuk modal usaha, tapi juga diharapkan memberikan pembinaan. (nid/K-3)
