Pemko Banjarmasin diingatkan agar konsisten melaksanakan program penanganan kawasan rawan banjir, agar kawasan kota ini tidak tergenang air pada saat musim penghujan dan pasang dalam.
BANJARMASIN, KP – Pemko Banjarmasin, khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) diingatkan agar konsisten melaksanakan program dalam upaya mengantisipasi maupun mengatasi ancaman banjir.
“Terutama sejumlah wilayah pemukiman warga yang rawan genangan air, terutama pada musim hujan saat ini, yang dibarengi air pasang dalam,” kata Ketua Komisi III DPRD Kota Banjarmasin, Hilyah Aulia.
Kepada KP, Jumat (2/12/2022), Hilyah Aulia juga mengingatkan, selain Pemko, masyarakat wajib secara bersama-sama mengantisipasi dan menjaga kebersihan lingkungan, agar musibah banjir yang dialami Kota Banjarmasin beberapa waktu lalu tidak terulang lagi.
“Musibah banjir patut diwaspadai, karena Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebutkan, Kota Banjarmasin merupakan salah satu kabupaten/kota di Kalsel dengan status sebagai daerah Siaga Banjir,” tambahnya.
Menyadari status ancaman musibah ini, lanjutnya, maka Pemko Banjarmasin dituntut tetap memfokuskan program antisipasi yang telah direncanakan sebelumnya secara konsisten, agar banjir yang terjadi tidak semakin parah.
“Minimal mengupayakan bagaimana agar jika banjir sejumlah pemukiman warga yang rawan tergenang cepat surut,” kata wakil rakyat dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB).
Dikatakannya, terkait upaya mengatasi ancaman banjir, terutama pada sejumlah wilayah pemukiman warga yang rawan genangan, Dinas PUPR diharapkan menjalin kerjasama dengan pengusaha atau pihak swasta.
Ia menilai, kondisi geografi Kota Banjarmasin yang datar dan rendah membuat sejumlah wilayah mudah tergenang saat banjir, sehingga harus ada program nyata untuk mengalirkan atau membuang air agar cepat surut.
Selain banyak dataran rendah, Kota Banjarmasin memiliki cukup banyak sungai dan drainase yang tidak berfungsi dengan baik.
“Kondisi ini terjadi, karena sungai dan drainase yang banyak dangkal akibat dipenuhi sampah, tapi juga disebabkan banyaknya bangunan yang membuat saluran pembuangan air tersumbat,” ujar Hilyah Aulia.
Ke depan, untuk melindungi kepentingan umum, seluruh bangunan yang menutup saluran air, baik drainase dan sungai haruslah dilakukan pembongkaran.
Ia mengakui, pasca musibah banjir parah di Kota Banjarmasin pada Januari 2021 lalu, Pemko sudah melakukan pembongkaran terhadap sebagian bangunan yang menutup saluran air, baik drainase dan sungai di kota ini.
Seperti, dibongkarnya sejumlah kios di samping Pasar Kuripan, karena dinilai menghambat aliran sungai Veteran serta dibongkarnya halaman sejumlah ruko dan bangunan lainnya di kawasan Jalan A Yani Km 4,5.
Pada bagian lain, Hilyah Aulia juga mengusulkan agar Pemko Banjarmasin membangun pintu air di beberapa titik, seperti di muara Sungai Veteran.
Karena hingga saat ini, Kota Banjarmasin baru memiliki satu pintu air yaitu di Muara Sungai Tatas, tepatnya samping SPBU Masjid Raya Sabilal Muhtadin dan Jalan RE Martadinata atau samping kantor walikota. (nid/K-7)
