Rantau, KP – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) terkendala anggaran untuk membantu pengamanan Pemilu serentak pada 2024 mendatang.
Selain terkendala anggaran pembiayaan, baik Satpol PP dan Satlimas di kabupaten juga kekurangan atribut, baik seragam dan lainnya, sehingga perlu dialokasikan anggaran.
“Jadi memang perlu dialokasikan anggaran untuk melibatkan Satpol PP dan Satlinmas untuk pengamanan Pemilu serentak 2024, baik Pilpres maupun Pemilu Kepala Daerah,” kata Ketua Komisi I DPRD Kalsel, Hj Rachmah Norlias, kemarin, di Banjarmasin.
Hal tersebut terungkap pada kunjungan kerja Komisi I DPRD Kalsel ke Kabupaten Tapin dan Hulu Sungai Selatan (HSS) dalam rangka monitoring kesiapan Satpol PP dan Satlinmas menghadapi Pemilu 2024.
Untuk itu, Rachmah Norlias berharap agar disiapkan dana untuk membiayai Linmas kelurahan, kecamatan dan desa yang ada di Kabupaten Tapin dan HSS pada Pemilu 2024.
“Kita harapkan ada tambahan anggaran untuk Linmas agar bisa membantu pengamanan Pemilu 2024,” ujar politisi Partai Amanat Nasional (PAN).
Ditambahkan, anggaran ini diperuntukan bagi kegiatan Satpol PP dan Linmas kelurahan dan desa, termasuk kecamatan, mengingat anggaran pengamanan Pemilu hanya diperuntukan bagi Linmas TPS sebanyak dua orang per desa.
“Jadi harus ada anggaran bagi Linmas di kabupaten dan kecamatan, paling tidak untuk honor mereka,” ujar Rachmah Norlias.
Hal senada diungkapkan Sekretaris Komisi I DPRD Kalsel, H Suripno Sumas, yang meminta Satpol PP Tapin membuat rencana anggaran agar nanti bisa didiskusikan keperluannya.
“Kita harapkan Satpol PP bisa membuat rencana anggaran, yang nantikan akan didiskusikan dan dapat diperjuangkan,” kata politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Sementara itu, Kepala Satpol PP Kabupaten Tapin, H Mahyuni mengungkapkan, Satlinmas terkendala atribut, seperti seragam yang belum terpenuhi untuk Pemilu 2024 mendatang.
“Kita juga kekurangan dana untuk mmebiayai Linmas kabupaten/kota,” tambah Wahyudin.
Diakui, pada penyelenggaraan Pemilu lalu, pihaknya hanya mampu memenuhi pengadaan kaos dan sedikit uang transport.
“Kita harapkan ini bisa dianggarkan kembali pada Pemilu 2024,” ungkapnya, pada pertemuan di Kantor Satpol PP dan Kebakaran Hutan Tapin.
Mahyudin juga mengungkapkan, aplikasi SIM Linmas yang dibuat oleh Kemendagri juga mengalami kendala, yakni dari segi sumber daya manusia (SDM) yang kurang kompeten serta koneksi jaringan yang kurang baik.
“Ada kendala koneksi yang dialami kawan-kawan di desa. Beberapa desa sudah ter-entry, namn belum banyak dan juga tiap bulan harus di update,” ujarnya.
Bupati HSS, H Achmad Fikry mengungkapkan, hanya ada tiga kabupaten yang dapat dibiayai dari anggaran yang diberikan Pemprov Kalsel, sedangkan yang harus dibiayai pada Pemilu 2024 sebanyak lima kabupaten.
“Jadi memang harus ada anggaran untuk pengamanan Satpol PP dan Satlinmas pada Pemilu 2024 mendatang,” ujarnya.
Sedangkan Kepala Satpol PP HSS, Aulia Sofi Azmi mengungkapkan ada 244 TPS untuk Pilpres 2024 mendatang, dimana alokasi anggaran hanya diperuntukan bagi Linmas TPS desa masing-masing dua orang.
“Kalau seragam Linmas untuk sementara di pending dulu, karena ada rebranding di pusat. Jadi kita tunggu dulu bagaimana desain atau warnanya,” ujarnya. (lyn/KPO-1)
