2022, KLHK Terima Puluhan Desa Tabalong Sebagai Kampung Iklim

Tanjung, KP – Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam melakukan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, serta penurunan emisi gas rumah kaca  melalui Program Kampung Iklim (ProKlim), Tahun 2022 ada 31 desa di Kabupaten Tabalong diterima oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Hal itu, diungkapkan Kepala Bidang (Kabid) Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Tabalong Ruzaida Fitriani, yang didampingi Plt. Kepala DLH setempat Syaiful Ihkwan S.IP M.Si, saat ditemui di ruang kerjanya Kamis, (19/1), di Tanjung

Menurut Ruzaida, di tahun 2022 ada 31 desa yang daftarkan oleh DLH Kabupaten Tabalong di KLHK.

“Tahun 2022 ada 31 desa yang kita daftarkan di KLHK, dan Alhamdulillah, ke 31 desa tersebut sudah diterima di KLHK dan mendapat penilaian Lestari ada 2 desa, Madya 19 desa, utama 4 desa, pratama 4 desa, yang se Kalsel hanya kita, kabupaten lain ada yang 1 Desa, 4 Desa, bahkan ada yang 12 desa yang diusulkan, hanya ada 9 yang diterima KLHK,” ujarnya.

Ikut ProKlim hampir seluruh desa di Kecamatan Jaro, dan Muara Uya sudah masuk desa ProKlim yang sudah dinilai oleh KLHK yang rata-rata nilai mereka dari madya, utama, hampir jarang yang memiliki predikat di bawah seperti pratama, biasanya untuk madya utama untuk kegiatan adaptasi mitigasi dan pengelolaan lingkungan itu sudah dalam kategori baik, terang Ruzaida.

Dijelaskannya, yang dimaksud adaptasi dalam ProKlim adalah penyesuaian masyarakat desa terhadap perubahan iklim, kalau mitigasi adalah untuk mengantisipasi, dengan upaya mengurangi kegiatan yang berakibat pada perubahan iklim, seperti pemanfaatan mata air, pengelolaan sampah, memperbanyak kegiatan wahana tani, pemanfaatan pupuk cair (bio gas), tidak mengeluarkan metan yang terlalu tinggi. “Alhamdulillah, di wilayah utara sudah berjalan, sebab mereka terus melakukan peningkatan kategori untuk ProKlim-nya di setiap tahun. Contoh Desa Muang yang dulu hanya madya, dan di tahun 2022 sudah utama, Desa Purui, Namun dan semua yang ada di wilayah utara itu rata-rata masuk desa ProKlim, koordinasinya tidak hanya dengan DLH tapi juga dengan balai provinsi masuk dalam sistem penilaian KLHK setiap tahun,” jelasnya.

Untuk penilaian, kita dari kabupaten tidak bisa campur tangan, sebab saat melakukan pendaftaran mereka diminta menyampaikan titik koordinat, poto, sehingga langsung terpantau oleh sistem secara otomatis, misal kita mengadakan pemanfaatan pupuk cair, difoto dan dimana titik koordinatnya langsung kirim ke sistem, begitu juga kegiatan yang lain, jadi tanpa mereka datang ke Tabalong-pun sudah tau kegiatan kita secara sistem, ujar Ruzaida.

Selebihnya, Kabid Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan DLH Tabalong yang didampingi Plt Kadis DLH Tabalong ini menjelaskan bahwa indikator penilaian ProKlim ada tiga, yaitu kegiatan adaptasi mitigasi sama kelembagaan. Di antara indikator tersebut kelembagaan memiliki nilai yang tinggi, dan kelembagaan yang ada di desa untuk mendukung

kelangsungan adaptasi dan mitigasi terhadap kegiatan ProKlim.

Untuk informasi, ProKlim merupakan program berlingkup nasional dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam melakukan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, serta penurunan emisi gas rumah kaca. (ros/K-6)