Tanjung, KP – Selangkah lebih maju, meski berat akhirnya Pemerintah Kabupaten Tabalong dapat melaunching pengadaan barang dan jasa Tahun Anggaran (Ta) 2023 oleh Bupati Tabalong Dr Drs H Anang Syakhfiani M.Si, di Aula Pendopo Bersinar Pembataan Tanjung belum lama tadi.
Dalam arahannya hari itu, Anang menjelaskan bahwa mengawali tahun 2016 lalu Pemkab telah bertekad Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tabalong mencapai angka triliunan, “Diawali tahun 2016, tekad kita dengan slogan, bisa tidak bisa kita harus bisa. Kemungkinan APBD Kabupaten Tabalong nanti mencapai Rp2 triliun dan saya sudah memastikan sebanyak itu,” ujarnya.
“Bahkan kalau tim ini kuat, APBD bisa mencapai Rp2,5 triliun, jadi harus melakukan terobosan-terobosan, salah satu diantaranya dengan inovasi dan diharapkan kepada seluruh kepala SKPD agar memanfaatkan waktu satu Minggu kedepan untuk melakukan percepatan belanja barang dan jasa,” pinta Anang.
Ditegaskannya, 6 bulan pertama Januari 2023 ini harus lebih dari separuh belanja dana dari APBD. “Untuk SKPD yang tergolong besar seperti Dinas PUPR, Dinas Perkim, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pertanian supaya melakukan percepatan belanja, agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah,” pintanya.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Tabalong, Husin Ansari menjelaskan, untuk pengadaan barang dan jasa dilakukan di awal, karena selama ini Pemkab Tabalong terlambat dalam hal belanja barang dan jasa pemerintah, baik melalui tender maupun e-Katalog. “Sekarang, Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (Sirup) dipercepat, sehingga proses pengadaan barang dan jasa bisa dimulai di akhir Desember. Selain itu pengadaan barang dan jasa yang dananya bersumber dari APBN juga terlambat, sehingga berisiko adanya pemotongan anggaran,” ujarnya.
Untuk menghindari hal itu, maka di tahun 2023 ini kita lakukan percepatan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Di awal Januari dan Februari 2023 belanja pemerintah segera kita lakukan supaya perputaran uang di masyarakat bisa beredar, mengingat untuk menghitung Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) salah satunya adalah belanja pemerintah, selain itu konsumsi dari masyarakat, demikian pungkas Husin. (ros)
