Tanjung, KP – Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 harus bisa menjaga netralitas atau tidak memperlihatkan dukungannya kepada salah satu calon, sebab jika sampai melanggar aturan tersebut jelas ada sanksinya.
Hal itu, diungkapkan Bupati Tabalong Dr Drs H Anang Syakhfiani M.Si, saat memberikan arahan pada Pembukaan Rapat Kerja (Raker) Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) 2023 belum lama tadi bertempat di Pendopo Bersinar Tanjung.
Dijelaskannya, di kesempatan tersebut Anang mengingatkan tentang netralitas ASN dalam mengikuti Pemilu.
“Mungkin hanya saya kepada daerah yang ngomong dengan Bawaslu agar jangan terlalu mempermasalahkan netralitas ASN dan TNI, karena jelas jika melanggar ada sanksinya,” ujarnya.
Saya tidak memungkiri dukung mendukung itu tidak bisa dihindari, tapi tidak usah terbuka, yang paling kecil kita mencoblos di Tempat Pemungutan Suara (TPS) itu sangat wajar, pinta Anang.
Dalam Raker Korpri tersebut, orang nomor satu di Kabupaten Tabalong berpesan untuk konsolidasi, sampaikan netralitas, mainnya harus cantik, karena bagaimanapun tidak bisa dipungkiri makin terbuka Tabalong dalam keberadaan IKN nusantara. “Orang menganggap Tabalong itu luar biasa. Jadi bukan lagi tidak diperhitungkan haru
diperhitungkan maka kita harus berubah,” ujarnya.
Terkait acara yang digelar hari itu, Anang menjelaskan bahwa tujuan kegiatan tersebut dilaksanakan untuk membicarakan hal-hal yang terkait laporan keuangan, evaluasi kegiatan tahun 2022 dan penyusunan kegiatan Korpri 2023.
“Dari laporan Ketua 2 Korpri Kabupaten Tabalong ada 2 yang menjadi catatan saya, pertama ternyata Korpri Kabupaten Tabalong mempunyai kas lebih dari Rp1 milyar, padahal prinsipnya duit itu harus dimanfaatkan,” ujarnya.
“Kalau perlu, bisa belajar ke Korpri di daerah lain, yang dapat menggunakan uangnya, seperti ada masjid di Yogya yang tidak mempunyai uang cash, tapi uangnya diputar yang tentu ada batas minimalnya dan yang kedua masih kecilnya santunan untuk purna tugas, permasalahan ini bisa dibicarakan di dalam forum ini,” sebut Anang.
Hal pertama yang saya ingin sampaikan kalau suatu organisasi bisa menggelar Raker, Musda, itu pertanda bahwa organisasi itu masih hidup, sebut Anang.
Diungkapkannya, bahwa Korpri adalah stelsel pasif yang setiap orang mendaftar jadi ASN otomatis jadi anggota KORPRI, sehingga kegiatan Tupoksi-nya selalu berkaitan dengan ASN yang terdiri dari PNS dan P3K.
“Semua bersentuhan, bahkan setiap tanggal 17 oktober kita mengadakan upacara kesadaran nasional, dengan pakaian Korpri. Artinya ada modal dasar dari Korpri, sehingga organisasi ini bisa bergerak, tetapi harus lebih kita gerakan lagi,” ujarnya.
Oleh sebab itu lanjut Anang, yang pertama perhatian kawan-kawan pengurus agar KORPRI ini bisa menjadi organisasi pembelajaran, agar bisa menunjang Tupoksi kita sebagai ASN.
“Bisa saja KORPRI ini melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan kualitas SDM, keterampilan-keterampilan bagi anggotanya menjelang purna tugas, dengan cara seperti ini kita akan merasa bahwa organisasi ini bermanfaat,” ujar Anang.
Selain Bupati Tabalong acara Raker hari itu dihadiri oleh Wakil Bupati Tabalong Drs H Mawardi M.Si, Wakil Ketua Dewan Pembina Korpri, Ketua Wakil Ketua dan seluruh pengurus Korpri Kabupaten Tabalong para Pembina Korpri dan ketua Korpri kecamatan beserta staf ahli Korpri se-Kabupaten Tabalong. (ros/K-6)
