Banjarmasin, KP – Komisi I DPRD Kalsel mendukung rencana pemerintah pusat untuk menunda penerapan migrasi ke siaran televisi digital atau dikenal dengan Analog Swich Off (ASO) di Kalsel, yang direncanakan mulai 11 Januari 2023.
“Kita dukung rencana penundaan migrasi siaran televisi digital, karena belum siap dilaksanakan,” kata Sekretaris Komisi I DPRD Kalsel, H Suripno Sumas kepada wartawan, kemarin, di Banjarmasin.
Menurut Suripno Sumas, kebijakan migrasi ke siaran televisi digital masih belum siap, sehingga tidak mungkin serta merta menghentikan siaran televisi analog.
“Kalau dipaksakan, mungkin sekian ribu masyarakat di Kalsel, bahkan di seluruh Indonesia yang tidak bisa menikmati siaran televisi,” ujar politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Jika siaran analog dihentikan, maka masyarakat yang berada di daerah pinggiran ini tidak bisa mendapatkan informasi, yang sebenarnya diperlukan dan menjadi hak masyarakat.
“Tentu penghentian siaran televisi analog akan merugikan masyarakat, yang tidak bisa mendapatkan informasi maupun hiburan,” tambah Suripno Sumas.
Bahkan berdasarkan pengamatannya, masih banyak masyarakat di daerah pinggiran Kalsel yang selama ini menikmati tayangan siaran televisi analog belum beralih ke televisi digital, karena subsidi set top box (STB) yang dijanjikan belum diterima.
“Mereka tidak bisa beralih ke siaran digital, karena bantuan STB dari pemerintah belum diterima,” ungkap mantan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalsel.
Diakui, bantuan STB ini sebenarnya tidak hanya dari pemerintah, namun juga menjadi tanggung jawab lembaga penyiaran swasta atau televisi nasional.
“Namun kelihatannya distribusi bantuan STB gratis kepada masyarakat kurang mampu ini tidak lancar dan berjalan alot, sehingga belum menjangkau seluruh wilayah Kalsel,” jelas Suripno Sumas.
Untuk itu, Suripno Sumas meminta agar kebijakan migrasi ke siaran televisi digital ini ditunda hingga pemerintah menyelesaikan pendistribusian STB kepada masyarakat.
“Jika sudah didistribusikan, barulah kebijakan ini diterapkan, sehingga tidak menjadi beban masyarakat untuk pembelian STB,” kata wakil rakyat dari daerah pemilihan Kalsel I, yakni Kota Banjarmasin. (lyn/KPO-1)
