Kalimantan Post - Aspirasi Nusantara
Baca Koran
Space Iklan
Space Iklan
Iklan Utama
Kalteng

Legislator Minta Distan Petakan Potensi Lahan Pertanian di Kapuas

×

Legislator Minta Distan Petakan Potensi Lahan Pertanian di Kapuas

Sebarkan artikel ini
16 Foto Kapuas 3
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Kapuas, Darwandie.

KUALA KAPUAS, KP – Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, Darwandie, meminta kepada Dinas Pertanian setempat, untuk dapat melakukan pemetaan terhadap potensi lahan atau area pertanian di daerah setempat.

“Dipetakan betul-betul potensi pertanian tanaman pangan di wilayah mana saja potensi menghasilkan,” kata Darwandie, di Kuala Kapuas, Rabu (4/1).

Kalimantan Post

Menurut legislator dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini, bahwa penting melakukan pemetaan dan validasi terhadap data potensi pertanian tersebut, karena ini yang paling utama.

“Tidak harus berorientasi kepada dekat jaraknya, topografinya tidak harus seperti itu. Dimana posisi di Kapuas ini tanah atau lokasi areal pertanian yang menghasilkan itu dimana, berapa hektar jumlahnya. Kemudian ke depan program apa yang harus dilakukan,” katanya.

Jadi, lanjut wakil rakyat yang terpilih kembali dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kapuas II yang meliputi Kecamatan Basarang, Kapuas Barat dan Mantangai ini, harus jelas jumlahnya, lokasinya dan pelaksananya harus jelas.

Tidak seperti saat ini, sambungnya, pihaknya mendapat laporan misalnya di daerah Kapuas Timur, Lupak, tapi ternyata dari orientasi pada posisi evaluasi terakhir terhadap penghasilan di bidang pertanian anjlok.

“Diserang hama cuma satu varietas sudah hancur. Jadi artinya mappingnya tidak sempurna,” terangnya.

Kedepan Dinas Pertanian Kabupaten Kapuas, harus lakukan pemetaan mapping yang valid dari sisi lokasi, luasan, apa yang harus dilakukan, dan program apa yang cocok dilakukan.

Kemudian, Dinas Pertanian juga harus melakukan evaluasi terhadap data perangkat kerja di instansi tersebut. Baik melalui PPL nya, distruktrur lain yang berhubungan dengan pengawasan pelaksanaan kegiatan pertanian masyarakat secara luas.

“Baik itu berorientasi pada badan perkebunannya, peternakannya, dan lain sebagainya. Jadi pertanian dalam arti luas harus jelas perangkat kerja itu dilakukan pemetaan,” demikian Darwandie.(Iw)

Baca Juga :  Jaga Kondusifitas dan Kedamaian di Bumi Tambun Bungai
Iklan
Iklan