Kandangan, KP – Komisi II DPRD Kalsel mendorong agar Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD) Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) lebih kreatif dan berani berimprovisasi untuk mengejar target pendapatan daerah.
“Kita menginginkan agar UPPD Samsat ini bisa lebih kreatif dan berimprovisasi, agar masyarakat mau dan tertarik membayar pajak,” kata anggota Komisi II DPRD Kalsel, H Karlie Hanafie Kalianda, belum lama ini, di Kandangan.
Hal tersebut diungkapkannya usai melakukan monitoring dan evaluasi capaian kinerja pada 2022 sekaligus pembahasan barang milik daerah di UPPD Samsat Rantau dan Kandangan.
“Tidak hanya capaian, namun juga kendala yang dihadapi, agar mampu mencapai target pada 2023 ini,” tambah politisi Partai Golkar yang memimpin rombongan Komisi II DPRD Kalsel.
Untuk itulah, Komisi II mendorong UPPD Samsat Rantau dan Kandangan untuk memperbanyak kreatifitas dalam pengelolaan pendapatan agar wajib pajak mau dan tertarik untuk membayar pajak.
“Silakan melakukan improvisasi dan kreasi mulai awal tahun ini. Nanti kita evaluasi setelah satu semester,” ujar Karlie, didampingi anggota Komisi II lainnya, Iskandar Zulkarnain, Nor Fajeri, Habib Musa Assegaf, H Iberahim Noor, dan Aris Gunawan.
Dengan berbagai kendala-kendala yang ada, Komisi II Kalsel tetap mengapresiasi capaian UPPD baik Rantau maupun Kandangan terkait barang milik daerah.
“Aset cukup bagus, datanya cukup detail, terus kita sempurnakan status-status, terutama aset yang tidak bergerak, bangunan, masalah sertifikat, masalah penguasaannya, pemanfaatannya. Kita apresiasi kinerja dan prestasi mereka,” ujar Ketua Fraksi Partai Golkar.
Komisi II DPRD Kalsel juga menyoroti optimalisasi pendapatan daerah, khususnya Pajak Air Permukaan (PAP) di Kalsel yang hingga kini masih rendah, padahal potensinya sangat besar.
“Pendapatan daerah dari PAP ini masih rendah dibandingkan daerah-daerah lainnya yang tidak memiliki tambang,” kata Iskandar Zulkarnain.
Ditambahkan, hal ini masih dicarikan solusinya, dimana pada pertengahan 2022 sudah bertemu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang menyarankan agar perolehan pajak ini dimaksimalkan, karena masih rendah.
“KPK menghimbau Pemprov Kalsel agar perolehan pajak ini dimaksimalkan,” tambah politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Iskandar mengungkapkan, banyaknya perusahaan tambang yang belum taat membayar PAP sangat meresahkan, padahal dampak lingkungan dari aktivitas perusahaan mereka sangat besar.
Diharapkan bisa segera dicarikan solusinya, salah satunya Pemprov Kalsel mengundang pengusaha tambang dan ajak untuk bersama membangun Kalsel, “Anda mencari rezeki, mencari keuntungan disini, coba diperhatikan, dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung. Jadi tolong, kebijakan-kebijakan merekalah untuk bisa membayar pajak dengan baik agar target KPK itu bisa dipenuhi,” tegas Iskandar. (lyn/K-1)
