Banjarbaru,KP- Pemerintah kota (Pemko) Banjarbaru mendapatkan Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2022. Dimana dalam penghargaan tersebut kota Banjarbaru memiliki kepatuhan Standar Pelayanan Publik, sehingga masuk pada zonasi hijau kualitas tinggi.BHasil penilaian menunjukkan Pemko Banjarbaru meraih nilai 84,74.
Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih mengapresiasi kinerja pemko Banjarbaru karena adanya komitmen dari para pimpinan, terutama dalam mengimplementasikan dan memahami standar pelayanan publik.
“Evaluasi dan pengawasan juga harus terus dilakukan. Kepada para menteri, kepala lembaga, gubernur, walikota dan bupati, agar memberikan apresiasi kepada pimpinan unit layanan yang mendapatkan zona hijau,” ucapnya.
Pada tahun 2022, Ombudsman melakukan penyempurnaan penilaian penyelenggaraan pelayanan publik. Diharapkan, dapat menjadi lebih komprehensif dalam menakar mutu pelayanan publik yang dicermati.
Wali Kota Banjarbaru, Aditya Mufti Ariffin mengungkapkan, penting bagi masyarakat untuk mengetahui kualitas layanan publik yang dikelola oleh Pemko Banjarbaru telah memenuhi standar dan diterapkan dengan sangat baik.
“Alhamdulillah, ini menjadi bukti bahwa pelayanan publik di Kota Banjarbaru telah memenuhi standar sebagaimana yang ditentukan. Tentu kita tidak berpuas diri dan akan terus berupaya meningkatkan pelayanan yang lebih inovatif lagi ke depannya,” jelas Aditya,
Dengan partisipasi serta dukungan semua unsur pelayanan diharapkannya lebih kolaboratif lagi dengan menciptakan kualitas layanan publik yang prima.
“Kita tidak ingin terpacu dengan hasil ini saja. Kita ingin lebih meningkatkan lagi. Dimulai dengan menyusun program pelayanan yang memberikan dampak positif dan semakin dirasakan masyarakat Banjarbaru,” pungkasnya.
Sebagai informasi, dalam pengukuran tingkat kepatuhan pelayanan publik Ombudsman RI mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Dibanding tahun 2021, Ombudsman RI mencatat jumlah instansi yang masuk zonasi hijau meningkat di tahun 2022 sebesar 52,96 persen. (Dev/K-3)