Batulicin, KP – Realisasi pendapatan Pelabuhan Perikanan (PPI) Batulicin selama 2022 mencapai 138 persen, dari target pendapatan yang ditetapkan pada unit pelaksana teknis (UPT) tersebut.
“Kinerja PPI Batulicin selama 2022 sangat bagus, bahkan melebihi target yang ditetapkan sebesar 138 persen,” kata Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi, usai kunjungan kerja ke PPI Batulicin, Jumat (20/1/2023) siang.
Yani Helmi mengakui, sangat terkesan atas hasil yang diberikan pelabuhan ini. Apalagi, target penerimaan di Pelabuhan Perikanan (PPI) Batulicin pada 2023 kembali dinaikkan.
“Pendapatannya cukup besar, karena pelabuhan ini sering menjadi pendaratan kapal, tidak hanya dari Kalsel, melainkan dari daerah lainnya,” ujar politisi Partai Golkar.
Seperti Kalbar, Kaltim, dan juga Kalteng ikut memasok atau mengambil ikan di sini. “Jadi bisa dikatakan terbesar, karena banyak kapal yang berlabuh,” tambah Yani Helmi.
Yani Helmi mengungkapkan, Pelabuhan Perikanan (PPI) Batulicin juga bakal mendapat suntikan Dana Alokasi Khusus (DAK) 2023 dari pemerintah pusat yang peruntukkannya khusus sebagai pengembangan infrastruktur.
“Hal itu juga agar lokasinya lebih representatif lagi, termasuk jalan dan lainnya,” ungkap Paman Yani, panggilan akrab Yani Helmi.
Paman Yani bertekad untuk menjadikan pelabuhan perikanan ini menjadi pelabuhan terbesar di Kalsel sebagai rujukan utama, bahkan siap memperjuangkan tambahan anggaran pada APBD Kalsel untuk melengkapi infrastuktur yang ada.
“Kita ingin agar PPI Batulicin jadi pelabuhan besar dan sebagai rujukan utama pendaratan ikan,” tegas wakil rakyat dari daerah pemilihan Kalsel VI, meliputi Kabupaten Tanah Bumbu dan Kotabaru.
Kendati demikian, Paman Yani mengakui, Pelabuhan Perikanan Batulicin sudah mengalami banyak kemajuan. Bahkan, potensi sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) tak diragukan lagi.
“PPI Batulicin yakin ini bisa dilakukan, dan ternyata besar, karena mampu merealisasikan pendapatan lebih dari target yang ditetapkan,” ujar Paman Yani.
Namun, ada hal yang saat ini masih menjadi target penyelesaian masalah baik tingkat legislatif atau pun pihak eksekutif yakni terkait lahan. Dimana, persoalan pelik itu ada dipihak ketiga.
“Ada keterkaitan aset, barang kali bisa dikoordinasikan dengan rekan dari Pelindo agar bisa diselesaikan,” ungkapnya.
Sementara itu, anggota Komisi II DPRD Kalsel, Burhanuddin mengatakan, dukungan terhadap Pelabuhan Perikanan Batulicin terus mengalir, terlebih pencapaiannya luar biasa, karena mampu merealisasikan pendapatan lebih dari 138 persen dari target.
“Ini prestasi luar biasa, sehingga perkembangan PPI Batulicin harus terus mendapat dukungan. Terlebih hasil bongkar muat ikan di pelabuhan berasal dari Pontianak dan Samarinda, bahkan sampai daerah lainnya,” kata politisi Partai Golkar.
Terkait aset, Burhanuddin mendorong Pemprov Kalsel segera menyelesaikan permasalahan aset lahan, yang masih menyisakan 2.200 meter dari total keseluruhan seluas dua hektere.
“Alhamdulillah, aset yang sudah dikuasai sekitar 1,8 hektare. Tinggal surat kepemilikan tanah yang sebelumnya sudah diurus bersama Pelindo itu perlu ditelusuri agar bisa diselesaikan karena ganti rugi lahan sudah dibayarkan,” tambah Burhanuddin.
Dilokasi yang sama, Kepala Pelabuhan Perikanan Batulicin, Akhmad Syarwani, menyebutkan, dari realisasi penerimaan kas daerah (PAD) 138 persen tersebut tercatat target semula Rp245 juta pada 2022 terkumpul Rp335 juta.
“Pada 2023, kami ditargetkan sekitar Rp500 juta, sehingga harus mengembangkan lagi penerimaan di pelabuhan, baik itu lahan, bangunan yang bisa menjadi potensi pendapatan,” kata Syarwani.
Lebih lanjut dijelaskan, dalam memaksimalkan Pelabuhan Perikanan (PPI) Batulicin, setidaknya pemerintah pusat telah mengalokasikan melalui DAK sebesar Rp2,6 miliar.
“Itu untuk pemasaran ikan termasuk peningkatan lantai dermaga, drainase dan sebagainya. Bahkan, kami juga mendapatkan ABPD Murni untuk membangun APF dan Cold Storage,” tambahnya.
Selanjutya, ia bersama masyarakat akan melakukan penelusuran terkait tumpang tindih lahan yang di sekitar lokasi lahan pelabuhan.
“Dengan adanya dokumen tadi, nanti kita telusuri siapa yang terlibat dalam penyelesaian lahan ini,” tutupnya. (lyn/KPO-1)
