Banjarbaru,KP – Melalui Surat Keputusan Wali Kota Banjarbaru Nomor 188.45/435/KUM/2022, Wali Kota Banjarbaru Aditya Mufti Ariffin menerbitkan kebijakan adanya pemberian diskon dan bebas denda untuk pembayaran PBB yang telah jatuh tempo dan berlaku untuk pembayaran PBB dari periode 1990 sampai dengan 2022.
Ada dua kategori sesuai waktu pembayarannya, yakni pembayaran dilakukan di Januari – Juni 2023 mendapatkan diskon sebesar 10 persen. Sedangkan untuk pembayaran di Juli – Desember 2023, mendapatkan diskon sebesar 5 persen.
Aditya menjelaskan kebijakan tersebut diberlakukan dalam rangka pemulihan ekonomi masyarakat pasca pandemi beberapa waktu lalu.
“ini berlaku efektif hingga akhir tahun 2023. Kita berharap masyarakat dapat memanfaatkan kesempatan ini agar kewajiban pajak yang selama ini tertunda dapat terselesaikan,” Jelasnya.
Melalui pemberian diskon sebesar 25 persen diharapkannya dapat dinikmati masyarakat yang terdaftar dan tercatat menerima manfaat dari program PTSL, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Banjarbaru.
Kebijakan ini juga tertuang dalam Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 35 Tahun 2022, pasal 7 yang menyebut bahwa wajib pajak orang pribadi yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan dari kegiatan PTSL dapat diberikan pengurangan maksimal 25 persen dari BPHTB yang seharusnya terutang.
Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kota Banjarbaru, Kemas Ahmad Rudy Indrajaya, mengatakan sejak kebijakan keringanan biaya BPHTB diberlakukan, lebih dari 500 masyarakat telah menyelesaikan pembayaran wajib pajaknya.
Untuk program PTSL di Banjarbaru, sejak terhitung 2017-2020 ada sebanyak 23.360 sertifikat PTSL yang diterbitkan BPN. Sehingga dengan adanya keringanan biaya BPHTB dapat membantu penyelesaian dari jumlah sertifikat tersebut.
“Alhamdulillah, sudah lebih dari 549 wajib pajak yang membayar BPHTB sejak adanya diskon ini. Kami meyakini kebijakan bapak Wali Kota telah sukses menarik perhatian masyarakat untuk menyelesaikan kewajiban pajak mereka,” ujarnya. (Dev/k-3)
Martapura, KP – Dalam rangka pelayanan KB di awal 2023, Pemkab Banjar menggelar Kick Off Pelayanan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), Selasa (17/1).
Pelayanan tersebut dilaksanakan berturut-turut hingga 19 Januari 2023. Dimulai dengan Kecamatan Aluh-Aluh untuk pelayanan MKJP IUD dan Implan.
Hal ini disambut baik Camat Aluh-Aluh Aditya Yudi Dharma. Dia mengapresiasi peran serta masyarakat untuk mensukseskan program BKKBN menuju keluarga sejahtera, khususnya koordinator PKB Aluh-Aluh H Misbahul Munir beserta para kader.
Menurutnya, melihat antusias masyarakat yang hadir, berarti program BKKBN sudah berhasil diimplementasikan, untuk menghindari 4T, yakni terlalu muda, terlalu tua, terlalu dekat dan terlalu banyak untuk ibu melahirkan. Dia berharap tahun 2023 kegiatan seperti ini terus berkesinambungan.
”Dan peserta pelayanan yang sudah dipasangkan alat kontrasepsi, tolong sebar luaskan manfaatnya agar bisa menarik minat masyarakat lain untuk ikut berperan serta kedepannya,” tandasnya.
Kepala BKKBN Kalsel H Ramlan dalam arahannya mengenalkan produk baru alat kontrasepsi, yaitu implan 1 batang untuk jangka waktu 3 tahun yang dulunya harus memakai 2 batang, kemudian Pil KB menyusui progestin, yang mana pil tersebut tidak berpengaruh untuk ASI, juga suntik cukup 1 cc untuk 3 bulan.
“Dengan mengikuti pelayanan KB, jadi salah satu upaya percepatan penurunan stunting di wilayah kita, sehingga kelahiran anak bisa direncanakan dan diatur secara ideal melihat kematangan usia ibu, jumlah anak, lingkungan dan berbagai aspek mempengaruhi, jadi tidak asal lahir saja,” pesan Ramlan.
Kabid KB Dinsos P3AP2KB Banjar Alfisah menambahkan, saat ini tim pelayanan melalui MUYAN (Mobil Unit Pelayanan KB) dengan metode jemput bola, masih efektif dilakukan di Kecamatan.
”Kami bersama PKB Kecamatan dan Puskesmas, terus berupaya meningkatkan jumlah akseptor dan ini tak dapat terlaksana tanpa kerja sama yang baik serta kesadaran masyarakat sendiri untuk ikut berperan mensukseskan program BKKBN, mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera, sehat cerdas ceria,” pungkasnya.
Hingga akhir kegiatan pelayanan, sebanyak 43 akseptor telah dilayani. Untuk pemasangan alat kontrasepsi IUD 5 orang dan Implan 38 orang. (Wan/K-3)
