Paringin, KP – Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Selatan (Kalsel) memulai pemeriksaan interim atau audit pendahuluan terhadap Pemerintah kabupaten Balangan.
Pemeriksaan ini merupakan tahapan yang rutin dilakukan sebelum Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) diserahkan pada BPK.
Dibuka dengan entry meeting antara BPK dan Pemkab Balangan, baru-baru tadi di Aula Benteng Tundakan kantor bupati, pemeriksaan interim nantinya akan berlangsung selama 25 hari kedepan. Setelah LKPD diterima BPK, proses audit akan dilanjutkan ke tahapan berikutnya, yaitu pemeriksaan terperinci.
Kegiatan dihadiri Bupati Balangan H Abdul Hadi, Sekda Balangan, Sutikno, Inspektor Balangan, Erwan Mega Karya Latif, Perwakilan BPK kalsel, Rahmadi, serta para Kepala SKPD.
Bupati H Abdul Hadi menyambut baik dan sangat mendukung proses pemeriksaan. Sebagai kabupaten dengan catatan raihan 9 kali berturut-turut opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), bupati berharap tidak ada permasalahan yang berarti selama proses pemeriksaan nantinya.
“Silahkan dimulai tugas BPK di Balangan. Kami selalu kooperatif, semoga seperti tahun-tahun sebelumnya semua berjalan lancar dan menghasilkan hasil audit yang terbaik untuk Balangan,” ujarnya, saat memberikan sambutan.
“Saya minta setiap SKPD, dalam 25 hari ini siap-siap menyerahkan laporan keuangan tahun 2022 yang diminta kepada BPK,” tegasnya.
Sementara itu, Pemkab Balangan juga telah menyerahkan dokumen keuangan sesuai yang dibutuhkan BPK. “BPK akan mendatangi langsung ke setiap SKDP, terlebih yang melakukan pengelolaan anggaran dengan nilai besar, namun untuk SKPD yang kecil juga tetap mempersiapkan diri dengan adanya pemeriksaan ini,” imbuhnya.
Diantara organisasi perangkat daerah Pemkab Balangan yang akan diaudit BPK, diantaranya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) untuk dana bantuan partai politik.
Perwakilan BPK Kalsel, Rahmadi mengucapkan terimakasih kepada Pemkab Balangan yang telah menerima Kunjungan ini.
“Tujuan pemeriksaan interim atau audit pendahuluan adalah kita ingin menilai bagaimana tingkat laporan keuangan di Pemerintah Kabupaten Balangan,” pungkasnya. (srd/K-6)
