Banjarmasin, KP – Persatuan Kepala Desa (Perkades) se Kecamatan Banua Lawas, Kabupaten Tabalong mengeluhkan kondisi infrastruktur yang masih memprihatinkan, bahkan terancam banjir dan longsor.
“Kondisi infrastruktur di beberapa desa di Kecamatan Banua Lawas memang memprihatinkan, bahkan yang berada di pinggiran sungai terancam banjir dan longsor,” kata Camat Banua Lawas, Fariduddin, saat menyampaikan aspirasi ke Komisi IV DPRD Kalsel, kemarin, di Banjarmasin.
Misalnya, infrastruktur yang ada di Desa Hapalah dan Desa Sungai Durian, dimana desa yang terletak paling ujung di Kabupaten Banua Lawas ini masih sangat buruk dan memprihatinkan.
“Kecamatan Banua Lawas ini ada di pinggiran sungai, biasanya kalau musim hujan, bisa banjir bahkan longsor,” jelasnya.
Fariduddin juga mengatakan, Masjid Pusaka Banua Lawas juga memerlukan perbaikan, mengingat masjid tersebut merupakan peninggalan masa lalu dan menjadi benda cagar budaya.
Sementara itu, Kepala Desa Hapalah, H Anang mengungkapkan sulitnya kegiatan pertanian di Desa Hapalah, karena seringkali terendam air, sehingga musim tanam terlambat, dan kurang diminati masyarakat.
“Pertanian tahun 2011, baru bisa menanam padi karena banyak air atau mungkin sumber daya manusia (SDM)nya yang tidak berminat melakukan kegiatan pertanian,” ungkapnya.
Menanggapi aspirasi yang disampaikan Perkades Kecamatan Banua Lawas, Sekretaris Komisi IV DPRD Kalsel, Firman Yusi akan segera berkoordinasi dengan Komisi III, yang membidangi masalah infrastruktur tersebut.
“Kita perlu memastikan dulu kondisi infrastruktur tersebut, apakah menjadi kewenangan provinsi, atau Pemkab Tabalong,” tambah politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Ditambahkan, mayoritas bahkan seluruh jalan di Kecamatan Banua Lawas ini tidak ada yang merupakan jalan provinsi atau jalan strategis provinsi.
“Sebenarnya Pemprov Kalsel “tidak memungkinkan” menganggarkan pembiayaan untuk pembenahan infrastruktur, karena bukan kewenangannya,” jelas Firman Yusi.
Sedangkan untuk perbaikan Masjid Pusaka Banua Lawas yang merupakan benda cagar budaya, juga akan dikoordinasikan dengan Komisi III, walaupun kelestarian cagar budaya merupakan ranah Komisi IV.
“Nanti akan dibicarakan, semoga ada anggaran untuk perbaikan masjid yang menjadi kewenangan Pemprov Kalsel, apalagi sebelumnya ada usulan untuk penanganan masjid tersebut ke pemerintah pusat,” ujar wakil rakyat dari daerah pemilihan Kalsel V, meliputi Kabupaten Hulu Sungai Utara, Balangan dan Tabalong.
Sedangkan SDM di bidang pertanian memang sangat diperlukan, mengingat Kalsel menginginkan menjadi daerah penyangga pangan Ibu Kota Negara (IKN) baru, terlebih Kabupaten Tabalong yang letaknya lebih dekat.
“Kalau ingin menjadi penyangga pangan IKN, maka mestinya kita menyiapkan SDM bidang pertanian, khususnya dari generasi muda,” ujar Firman Yusi. (lyn/KPO-1)
