Banjarmasin, KP – Aksi demontrasi puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se Kalsel menuntut DPRD Kalsel untuk menuntaskan sejumlah permasalahan krusial di banua, Rabu (1/3/2023), di Banjarmasin.
Bahkan, guyuran hujan tidak membuat pengunjuk rasa ini membubarkan diri, namun tetap bertahan untuk menyampaikan aspirasinya kepada wakil rakyat, mengingat kehadiran mereka ke Rumah Banjar pada 20 Februari lalu tak dapat bertemu dengan satupun anggota DPRD Kalsel.
Korwil BEM se-Kalsel, Yogi Ilmawan menuntut sederet hal ke DPRD Kalsel secepatnya, diantaranya penanganan longsornya jalan poros di Km 171 Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, yang merupakan jalur utama dalam proses distribusi logistik bagi warga Kabupaten Tanah Bumbu.
“Namun sampai sekarang kondisi jalan masih tetap sama, bahkan sampai menelan korban luka. Kok permasalahan jalan di Satui ini dibiarkan begitu saja,” katanya.
Selain itu, tentang tindak lanjut mengenai aksi tentang KUHP baru yang digelar pada pertengahan Desember 2022 lalu dan penambahan masa jabatan kepala desa di wilayah Kalsel.
Kemudian, pada aksi itu nanti, pihaknya juga menuntut agar Pemerintah Pusat dan DPR RI menolak perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi 9 tahun yang diusulkan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI).
“Karena dari kajian kami, posisi pemerintahan yang paling banyak korupsi ada di tingkat desa. Artinya Kepala Desa menjadi ladang korupsi terbesar di negara ini,” ungkapnya.
Rencananya, BEM se Kalsel akan membawa massa lebih banyak, jika aspirasi ini tidak mendapatkan tanggapan dari dewan.
Sekretaris Komisi III DPRD Kalsel, Gusti Abidinsyah mengatakan, perbaikan jalan nasional di Km 171 sudah mendapatkan respon dari Kementerian PUPR dan Balai Jalan Nasional.
“Jalan ini akan diperbaiki, setelah selesainya detail engineering design (DED) yang sedang dikerjakan. Kita tunggu DED rampung, baru diperbaiki,” jelas politisi Partai Demokrat.
Sedangkan mengenai masa perpanjangan jabatan kepala desa, menurut Abidin, masih berupa usulan, dan nanti DPRD akan mendatangi Kementerian Dalam Negeri untuk menyampaikan aspirasi rekan mahasiswa.
“Aspirasi mahasiswa yang menolak perpanjangan masa jabatan kepala desa akan kita sampaikan ke Kemendagri,” tegas Abidin.
Hal senada diungkapkan Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel, M Yani Helmi, yang meminta mahasiswa melaporkan temuan ketiadaan SMA atau fasilitas sekolah di kecamatan yang ada di Kalsel.
“Ini harus diakui, memang banyak kecamatan yang belum memiliki SMA, bahkan yang kondisinya memprihatinkan,” tambah Paman Yani, panggilan akrab Yani Helmi.
Untuk itu, laporan dan aspirasi mahasiswa ini akan ditindaklanjuti, terutama mengupayakan pembangunan SMA di daerah yang memerlukannya, bahkan diprioritaskan.
“Kita lihat dulu, daerah mana yang perlu diprioritaskan dibangun SMA, karena keterbatasan anggaran pemerintah,” ujar politisi Partai Golkar. (lyn/KPO-1)
