Rantau, KP – Bupati Tapin HM Arifin Arpan menyampaikan Laporan Keuangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ) Tahun Anggaran 2022 pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapin, Senin (27/3/2023).
Rapat Paripurna di Pimpin Ketua DPRD Tapin H Yamani bersama kedua Wakil Ketua H Midpay Syahrani dan Herny Mustika serta 17 Anggota DPRD Kabupaten Tapin hadir.
Bupati Tapin HM Arifin Arpan dalam laporannya menyampaikan bahwa LKPJ adalah merupakan informasi dari kepala daerah kepada DPRD dalam pelaksanaan tugas kepala daerah selama kurun waktu 1 Tahun Anggaran sebagai bahan bagi DPRD dalam menetapkan kebijakan pemerintah daerah dan melaksanakan fungsi pengawasan kebijakan.
“Kami menyadari bahwa LKPJ yang kami sampaikan dihadapan dewan terhormat ini tentu masih belum sempurna, namun kakami berharap semoga hal ini tidak mengurangi hati dan makna laporan ini,” ucap Bupati dihadapan para wakil rakyat.
Dijelaskan Bupati bahwa penyusunan LKPJ Tahun Anggaran 2022 secara teknis substansi dan sistematika berpedoman pada peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2019 dan Permendagri Nomor 18 tahun 2020. Adapun ruang lingkup substansi LKPJ Bupati Tapin adalah berdasarkan kewenangan daerah melalui rumusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib bukan pelayanan mendasar, urusan pilihan, urusan pemerintah dan fungsi penunjang administrasi pemerintah ditambah penyelenggaraan tugas pembantuan, yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi serta tindak lanjut rekomendasi DPRD kabupaten tahun anggaran 2021. Kebijakan strategis dan yang diambil pemerintah daerah untuk penyelesaian permasalahan-permasalahan selama Tahun 2022.
Secara garis besar LKPJ ini saya sampaikan sebagai berikut pertama Target pendapatan sebesar Rp1.804.862.240.651,- dapat
terealisasi Rp1.722.335.910.472.37 atau 94.43 persen dari target pendapatan yang berakhir per 31 desember 2022.
Besaran telah direalisasikan Rp92.363.555.808,37 atau 113,97 persen, target dana pendapatan transfer terealisasi Rp1.595.344.532.228,00 atau 127,41 persen dan target lain-lain pendapatan daerah sah terealisasi Rp34.627.822.436.00 atau 7,34 persen.
Kemudian Anggaran Belanja Daerah sebesar Rp1.962.913.967.655,00 dapat terealisasi sebesar Rp1.645.715.217.469,50 atau 83,84 persen dari anggaran yang ditetapkan persen. Pada periode 1 Januari sampai 31 Desember 2022.
“LKPJ disampaikan ini pada dasarnya progres report atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Tapin Tahun 2022. Dimana pada keseluruhan dana keuangan, realisasi fisik serta realisasi pencapaian program dari keseluruhan kegiatan pembangunan yang tercantum dalam APBD Tahun 2022,” kata Bupati Tapin.
Adapun untuk anggaran dan realisasi belanja yang dilaksanakan oleh masing-masing satuan perangkat kerja daerah selama tahun anggaran 2022 capaian realisasi tertinggi dan terendah bisa dilihat pada LKPJ yang kami sampaikan.
Kedepan dengan telah disampaikan LKPJ ini, perlu adanya upaya yang lebih maksimal dalam pemulihan kembali pada aspek pendidikan, sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat paska pandemi covid 19, perekonomian dan pembangunan Kabupaten Tapin dapat pulih dan bangkit kembali sebagaimana harapan kita bersama.
“Oleh karenanya, saya berharap kepada kita semua selaku pembangunan dan pemangku kepentingan dapat semakin memperkuat tekad dan komitmen yang telah terbangun dan terbina dengan sangat baik selama ini, antara pihak eksekutif dan legislatif untuk bersama melakukan upaya dan kerja nyata dalam memberikan yang terbaik guna membawa Kabupaten Tapin kearah yang lebih baik dan lebih baik lagi,” tutupnya. mengakhiri laporan LKPJ Bupati Tapin Tahun Anggaran 2022.
Pihak Eksekutif di hadiri Sekretaris Daerah Tapin Dr Sufiansyah, Para Asisten, Staf Ahli Bupati dan Para Kepala SOPD Lingkup Kabupaten Tapin dan Camat serta Bagian Se Kabupaten Tapin. (abd/K-6)
