Banjarmasin, KP – Bekerjasama dengan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Dinas Perpustakaan dan Kearsiapan (Dispersip) Provinsi Kalimantan Selatan, melakukan upaya peningkatan akreditasi Perpustakaan.
Menghadirkan para pustakawan atau pengelola perpustakaan umum maupun lembaga, pihaknya melakukan workshop, yang berlangsung selama 3 hari.
Kepala Dispersip Kalsel Hj Nurliani Dardie, menyampaikan terimakaih kepada Perpusnas RI, karena Daerahnya dipilih menjadi salah satu dari 12 provinsi, sebagai tempat penyelenggaraan workshop akreditasi di indonesia tahun 2023.
“Kita bersyukur bahwa kalimantan selatan masih berkesempatan untuk meningkatkan kemampuan berbagai jenis perpustakaan, untuk diikutsertakan pada pelaksanaan akreditasi perpustakaan,” Katanya, Rabu (29/03/2023).
Dijelaskan nya, setiap jenis perpustakaan berdasarkan undang undang nomor 43 tahun 2007 tentang perpustakaan pasal 11, harus memenuhi standar, seperti standar koleksi, sarana dan prasarana, pelayanan, tenaga perpustakaan, standar penyelenggaraan, dan standar pengelolaan.
“Agar dapat memenuhi standar tersebut setiap jenis perpustakaan harus melewati proses akreditasi yang dilaksanakan oleh badan akreditasi nasional. akreditasi adalah pengakuan formal yang diberikan oleh badan akreditasi terhadap kompetensi suatu lembaga atau organisasi dalam melakukan kegiatan pengelolaan perpustakaan sesuai ketentuan yang ada,” jelasnya.
Pada kegiatan ini menurutnya, juga dipaparkan oleh narasumber nantinya, informasi bagaimana seharusnya menyiapkan data yang diminta oleh para asesor, untuk mendukung persiapkan jika kita ingin mengikuti akreditasi perpustakaan.
“Dari berbagai jenis perpustakaan di kalimantan selatan berdasarkan data perpustakaan nasional yang sudah diakreditas| jumlahnya sangat sedikit, masih banyak perpustakaan kita yang selum mengikuti akreditasi perpustakaan, semoga akan terus meningkat dengan kita lakukan ini setiap tahun,” bebernya.
Adapun beberapa kendala yang dihadap oleh berbagai jenis perpustakaan di kalimantan selatan dalam hal akreditasi antara lain, yang perlu mendapatkan perhatian kita bersama adalah terbatasnya jumlah sumber daya manusia perpustakaan yang memenuhi standar kompetensi dan profesional.
“Kemudian anggaran perpustakaan yang terbatas, hingga berimplikasi terhadap pengadaan koleksi, sarana doan prasarana perpustakaan, termasuk masih rendahnya pemahaman arti dan manfaat terhadap penerapan standar nasional perpustakaan dan akreditasi perpustakaan oleh pimpinan induk perpustakaan,” urainya.
Pihaknya setiap tahun selalu berupaya agar semua jenis perpustakaan di kalimantan selatan lebih banyak lagi yang mengikuti akreditasi, sehingga perpustakaan kita dalam pengelolaannya sudah memenuhi standar nasional perpustakaan. sehingga kualitas penyelenggaan perpustakaan di kalimatan selatan akan lebih baik lagi di masa yang akan datang, termasuk untuk meningkatkan indeks pembangunan literasi masyarakat.
Pada gelaran ini hadir sebagai pemateri dari Direktorat Standaridasi Akreditasi Perpusnas RI, yakni Drs.Bambang Supriyo Utomo, dan Dr.B.Mustafa, sebagai asesor akreditasi perpustakaan. (fin/K-3)
