Banjarmasin, KP – Bekerja sama dengan Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Republik Indonesia, Dinas Perpustakaan dan Kearsiapan (Dispersip) Provinsi Kalimantan Selatan menggelar akreditasi perpustakaan-perpustakaan di Kalsel.
Mengundang para pustakawan atau pengelola perpustakaan umum maupun Lembaga sebagai peserta, Dispersip Kalsel melakukan pelatihan selama 3 hari.
Kegiatan ini dibuka langsung Kepala Dispersip Kalsel Hj. Nurliani Dardie, yang menyampaikan terima kasih kepada Perpusnas RI, karena terpilih menjadi salah satu dari 12 Provinsi lainnya, sebagai tempat penyelenggaraan Workshop Akreditasi di 2023.
“Kita bersyukur bahwa Kalimantan Selatan masih berkesempatan untuk meningkatkan kemampuan berbagai jenis perpustakaan, untuk diikutsertakan pada pelaksanaan akreditasi perpustakaan,” ungkapnya dalam sambutan, di hotel Five Banjarmasin, Rabu (29/03/2023).
Dipaparkan, setiap jenis perpustakaan berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007, harus memenuhi standar, seperti standar koleksi, sarana dan prasarana, pelayanan, tenaga perpustakaan, standar penyelenggaraan, dan standar.
“Agar dapat memenuhi standar tersebut, setiap jenis perpustakaan harus melewati proses akreditasi yang dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional. Akreditasi adalah pengakuan formal yang diberikan oleh Badan Akreditasi terhadap kompetensi suatu lembaga atau organisasi dalam melakukan kegiatan pengelolaan perpustakaan sesuai ketentuan yang ada,” jelas Hj. Nurliani.
Pada kegiatan ini juga dipaparkan sejumlah materi, seperti informasi bagaimana seharusnya menyiapkan data yang diminta oleh para asesor.
“Dari berbagai jenis perpustakaan di Kalimantan Selatan berdasarkan data Perpustakaan Nasional, yang sudah diakreditasi jumlahnya sangat sedikit. Masih banyak perpustakaan kita yang selum mengikuti akreditasi perpustakaan. Semoga akan terus meningkat dengan kita lakukan ini setiap tahun,” beber Kepala Dispersip Kalsel.
Adapun beberapa kendala yang dihadapi oleh berbagai jenis perpustakaan di Kalimantan Selatan dalam hal akreditasi, antara lain terbatasnya sumber daya manusia yang memenuhi standar kompetensi dan profesional.
“Kemudian anggaran perpustakaan yang terbatas, hingga berimplikasi terhadap pengadaan koleksi, sarana, dan prasarana perpustakaan, termasuk masih rendahnya pemahaman arti dan manfaat terhadap penerapan standar nasional perpustakaan dan akreditasi perpustakaan oleh pimpinan induk perpustakaan,” urai Hj. Nurliani.
Pihaknya setiap tahun selalu berupaya agar semua jenis perpustakaan di Kalimantan Selatan lebih banyak lagi yang mengikuti akreditasi, sehingga kualitas penyelenggaraan perpustakaan akan lebih baik lagi di masa depan, termasuk untuk meningkatkan indeks pembangunan literasi masyarakat.
Pada gelaran ini hadir sebagai pemateri adalah dari Direktorat Standaridasi Akreditasi Perpusnas RI, yakni Drs. Bambang Supriyo Utomo, dan Dr. B. Mustafa sebagai asesor akreditasi perpustakaan. (Nau/KPO-1)
