Batulicin, KP – Komisi II DPRD Kalsel mendorong optimalisasi Pajak Air Permukaan (PAP), karena potensi pajak tersebut ditargetkan cukup besar pada 2023.
“Karena target penerimaan PAP pada 2023 ini cukup besar, terutama di Kabupaten Tanah Bumbu,” kata Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi, usai kunjungan kerja ke UPPD Samsat Batulicin, Tanah Bumbu, Jumat (10/3).
Yani Helmi mengungkapkan, target yang ditetapkan untuk PAP di UPPD Samsat Batulicin pada 2023 mencapai Rp4 miliar, sedangkan capaian pada triwulan I baru terealisasi Rp170 juta.
“Jadi dewan harus mendorong agar target yang ditetapkan bisa terealisasi,” tambah politisi Partai Golkar.
Yani Helmi mengakui telah melakukan rapat kerjasama dengan Pemkab Tanah Bumbu terkait peningkatan PAP yang menghadirkan seluruh perusahaan.
“Kita siap untuk melakukan sosialisasi PAP dengan menggandeng pemerintah setempat untuk memaksimalkan pendataan perusahaan yang memanfaatkan air permukaan,” ujar Paman Yani, panggilan akrab Yani Helmi.
Selain itu, kunjungan kerja juga membahas sejumlah capaian yang telah dilaksanakan UPT milik Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kalsel.
Sementara itu, anggota Komisi II DPRD Kalsel, Burhanuddin mengatakan, turut ikut andil dan berkontribusi agar pemaksimalan penerimaan Pajak Air Permukaan, khususnya di Kabupaten Tanah Bumbu mampu tercapai sesuai target yang ditetapkan Pemprov Kalsel.
“Nanti kita usahakan bersama agar dapat mengumpulkan sejumlah perusahaan di Tanah Bumbu,” tambah politisi Partai Golkar.
Kepala UPPD Samsat Batulicin, Indra Abdillah mengharapkan, kunjungan kerja ini dapat mendukung langkah-langkah yang diambil agar dapat berjalan maksimal.
“Apalagi rencana pembangunan gedung BPKB Dirlantas Polda Kalsel di Kabupaten Tanah Bumbu akan mempermudah layanan untuk wajib pajak.
“Rencananya ada di Kapet Tanbah Bumbu dan bidang aset sudah menentukan titiknya. Semoga bisa segera direalisasikan,” tambahnya.
Kunjungan kerja ini juga dihadiri anggota Komisi II DPRD Kalsel, Habib Musa dan perwakilan dari Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Provinsi Kalsel. (lyn/KPO-1)
