Tanjung, KP – Dengan berpindahnya Ibu Kota Negara ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara Kalimantan Timur (Kaltim), masyarakat Melayu-Banjar harus bisa berperan aktif menjadi bagian penting dalam sejarah terwujudnya IKN dan bisa menjadi tuan rumah di tanahnya sendiri.
Hal itu, dijelaskan Presiden Republik Indonesia (RI) Ir H Joko Widodo (Jokowi), saat menghadiri acara Muktamar Rabithah Melayu-Banjar yang dirangkai dengan Istighosah (doa bersama) untuk terwujudnya IKN, di Halaman Pendopo Bersinar Tanjung, pada Jumat (17/3).
Pada kesempatan tersebut Presiden RI mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas dukungan masyarakat Melayu Banjar terhadap pemindahan IKN.
“Saya berharap masyarakat Melayu Banjar menjadi tuan rumah di tanahnya sendiri, berperan aktif dan menjadi bagian penting dalam sejarah terwujudnya IKN di Kaltim yang sudah kita mulai membangun infrastruktur, membangun istana dan gedung kementeriannya,” ujarnya.
“Adapun yang ingin kita pindahkan itu bukan fisiknya, tetapi cara kerja yang baru, bagaimana bisa melayani masyarakat, melayani dengan cepat, baik dan kita ingin merubah mindset, agar kita bisa bersaing dengan negara-negara lain, sebab sekarang antar negara saling bersaing, berebut, baik investasi dan lainnya dan persaingan itu tidak mudah,” terang Jokowi.
Diungkapkannya, bahwa saat banyak negara yang masih terpuruk akibat Coronavirus Disease 2019 (Covid-19), perekonomian Indonesia justru tumbuh 5,3 persen. Di tengah persaingan antar negara yang semakin tidak mudah ini perlu memunculkan cara, pola baru dalam bekerja, sebab jika tidak, Indonesia akan terus menjadi negara berkembang (bukan negara maju).
“Ada negara yang sudah 50 tahun lebih terus menjadi negara berkembang, lantaran tidak berani merubah dirinya, SDM-nya, sehingga bisa bersaing dengan SDM yang ada dari negara lain,” ungkapnya.
“56 persen (150 juta jiwa) lebih penduduk Indonesia hidup di Pulau Jawa, padahal kita memiliki 17 ribu pulau, Produk Domestik Bruto (PDB) atau perputaran uang 58 persen ada di pulau Jawa, oleh karena itu perlu pemerataan, bukan Jawa Sentris, tapi Indonesia Sentris,” ujar Jokowi.
Dibangunnya infrastruktur banyak di luar Jawa bertujuan untuk pemerataan, untuk mendorong PDB ekonomi bisa keluar dari pulau Jawa, untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Termasuk perpindahan Ibu Kota, yang sudah digagas sejak tahun 1960-an, Presiden Soekarno ke Pulau Kalimantan yang rancangannya dilanjut oleh Presiden RI berikutnya, namun belum bisa terealisasi. “Perpindahan IKN sekarang kita eksekusi, dan akan kita rasakan 10 sampai 15 tahun ke depan IKN di Nusantara Kaltim, sehingga akan tumbuh titik-titik pertumbuhan ekonomi di luar pulau Jawa,” ujarnya.
“Saya mengajak kepada semuanya untuk berdoa, berikhtiar, baik lahir maupun batin, bekerja keras sekuat tenaga, untuk mewujudkan pembangunan IKN sebagai pintu gerbang percepatan pembangunan di pulau Kalimantan, dan memohon kepada Allah SWT agar selalu membimbing dan memudahkan langkah kita dan kepada para alim ulama, tuan guru, kyai, dan segenap masyarakat Melayu Banjar mohon di doakan agar bangsa ini segera bisa menjadi negara yang maju. Saya yakin berkat doa puluhan ribu orang di acara ini akan menghasilkan keberkahan yang melimpah untuk bangsa Indonesia,” demikian pungkas RI 1 ini.
Sebelumnya, dilaksanakan deklarasi/risalah Rabithah Melayu Banjar yang dibacakan oleh Harun Nur Rasyid (Wakil Sekretaris Rabithah Melayu-Banjar), sebagai pernyataan sikap bahwa masyarakat Melayu Banjar, siap berbaris satu komando bersama Presiden RI, mendukung kelanjutan pembangunan dan mendukung penuh dan akan menyukseskan pembangunan IKN, serta mendukung kepemimpinan Nasional yang terus bekerja, untuk kepentingan rakyat, dengan “haram manyarah waja sampai kaputing.”
Selain Presiden RI, Ketua Panitia Muktamar Rabithah Melayu-Banjar H Syarbani Haira, juga hadir menteri kabinet yakni Menteri Pertahanan (Menhan) RI, Prabowo Subianto dan Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung, juga hadir Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dan Presdir PT Adaro Indonesia, Garibaldi Thohir, Bupati Tabalong Dr Drs H Anang Syakhfiani M.Si, beserta beberapa tokoh agama dan puluhan ribu masyarakat Kabupaten Tabalong. (ros/KPO-1)
