PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Banjar dipimpin Wakil Bupati Habib Idrus Al-Habsyie dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) mengikuti Rapat Koordinasi Pembahasan Langkah Konkrit Pengendalian Inflasi Daerah tahun 2023.
Dan Sosialisasi RUU tentang Kesehatan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), via zoom meeting, bertempat di Command Center Manis, Martapura, Senin (17/4).
Rakor diawali penyampaian RUU tentang Kesehatan oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin guna mendukung transformasi sistem kesehatan Indonesia.
Sementara Mendagri Tito Karnavian yang memimpin rakor menjelaskan perkembangan inflasi secara global di berbagai Negara.
Inflasi Indonesia berdasarkan trading economic sebesar 4,97 persen, peringkat ke-46 dari 186 negara di dunia (diurutkan dari angka inflasi terendah hingga tertinggi).
“Inflasi Indonesia berada diurutan 46 dari bawah dari 186 Negara, termasuk inflasi rendah dan terkendali.
Sedang di ASEAN berada di peringkat 6 dari 11 Negara,” kata Mendagri.
Tito mengungkapkan, inflasi terjadi diantaranya karena perang, ketegangan politik, konflik internal, kekeringan atau kemarau panjang dan ketidakmampuan menjaga supply serta demand barang dan makanan.
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik Pudji Ismartini menjelaskan inflasi menurut kelompok.
Pada Ramadhan dan Idul Fitri tahun 2022 yang memberikan andil besar.
Yakni bahan makanan, makanan jadi, minuman, rokok, tembakau serta transportasi.
“Komoditas bahan makanan yang mengalami potensi inflasi di berbagai Kabupaten/Kota, diantaranya beras, telur ayam ras dan minyak goreng pada minggu kedua April 2023,” jelasnya.
Pudji juga meminta kepada semua kepala daerah untuk melaksanakan forum konsultasi publik tentang Registrasi Sosial Ekonomi guna mendapatkan data akurat mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat. (adv/K-2)
