Oleh : Nasywa Adzkiya
Aktifis Muslimah Kalsel
Jelang Hari Raya Idul Fitri setiap tahunnya masyarakat Indonesia akan melakukan tradisi mudik. Mudik menjadi tradisi yang selalu dilakukan masyarakat Indonesia untuk berkumpul dan bersilaturahmi bersama keluarga. Bagi masyarakat Indonesia, momen lebaran adalah momen setahun sekali yang sayang jika dilewatkan tanpa sanak saudara. Lebaran menjadi momen paling dinanti-nanti bagi masyarakat Indonesia yang berada di perantauan untuk pulang kampung menjenguk keluarga.
Jumlah pemudik tahun ini diprediksi akan mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya karena masih dalam suasana pandemi covid-19. Maka bisa dipastikan pada 2023 ini jumlah pemudik akan mengalami peningkatan. Sebagaimana diberitakan dalam poskota.co.id(13/04/2023), menurut data Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI, jumlah pemudik 2023 ditaksir bakal mencapai 123,8 juta orang. Artinya jumlah pemudik sebesar separuh jumlah penduduk Indonesia. Hal ini tentu harus menjadi perhatian pemerintah bagaimana menyiapkan transportasi mudik yang aman dan nyaman mengingat lonjakan pemudik yang begitu tinggi.
Setiap tahun mudik lebaran selalu diwarnai dengan harga tiket transportasi yang melambung tinggi, macet hingga banyaknya kecelakaan lalu lintas. Seperti melansir dari oto.detik.com(05/05/022) kepolisian mencatat angka kecelakaan yang tinggi saat arus mudik Lebaran 1443 H atau 2022 ini. Lebih dari 2.000 kecelakaan terjadi saat arus mudik 2022. Tentu hal ini harus menjadi perhatian khusus pemerintah. Karena setiap tahun mudik lebaran acap kali diwarnai dengan hal tersebut. Jika masalah tersebut selalu berulang setiap tahunnya, tentu mempertanyakan bagaimana keseriusan pemerintah dalam memberikan kenyamanan dan keamanan bagi para pemudik.
Problem Sistemik
Poblem yang terjadi saat mudik dapat dilihat sebagai problem sistemik. Mengapa demikian? Permasalahan mudik erat kaitannya dengan bagaimana tanggung jawab pemerintah menjamin terlaksananya mudik yang nyaman dan manusiawi. Dengan infrastruktur pembangunan yang masih belum memadai tentu berdampak pada ketidanyamanan mudik.
Problem pembangunan infrastuktur di negeri ini yang dibangun atas dasar kapitalisme menjadikan masyarakat sebagai objek untuk mencari keuntungan. Di mana pembangunan fasilitas umum akhirnya diserahkan kepada swasta. Kerjasama dengan swasta ini dilakukan karena negara mengaku tidak memiliki dana yang cukup untuk pembangunan infrastruktur tersebut. Padahal seharusnya pemerintah mampu memecahkan masalah untuk mendanai pembangunan bukan kemudian menyerahkan kepada swasta. Sungguh miris padahal Indonesia memiliki SDA yang melimpah, namun juga diserahkan kepada swasta. Begitulah watak kapitalis, jika tidak ada keuntungan maka mustahil masyarakat akan mendapatkan pelayananan yang layak.
Perspektif Islam
Kehidupan kapitalistik hari ini sangat berbeda dengan pengaturan kehidupan di dalam islam yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah saw dan para sahabat. Rasulullah SAW pernah menjadi seorang pemimpin di Madinah, dan terbukti bagaimana keloyalitasan beliau pada umat.
Di dalam Islam, rakyat menjadi prioritas utama sehingga pemimpinnya benar-benar mengurusi rakyat dengan baik. Di dalam islam, jalan baik darat, laut maupun udara, air bersih hingga listrik merupakan fasilitas umum yang disediakan oleh negara. Negara wajib menyediakan layananan tersebut dengan membangunnya secara mandiri dan rakyat menggunakannya secara gratis. Tidak seperti hari ini, di mana jika masyarakat ingin lewat jalan tol bebas hambatan maka harus membayar. Padahal sudah seharusnya negara menyediakan jalanan yang layak.
Pada tahun 1900 M, Sultan Abdul Hamid II mencanangkan proyek Hejaz Railway. Jalur kereta yang terbentang dari Istabul ibu kota Khilafah hingga Makkah, melewati Damaskus, Yerusalem dan Madinah. Di Damaskus jalus ini terhubung dengan Baghdad Railway, yang rencananya akan terus ke timur menghubungkan seluruh negeri Islam lainnya.
Dengan pandangan bahwa rakyat adalah amanah, maka pemimpin dalam islam akan benar-benar mengurusi rakyatnya dengan baik, selain juga menyadari bahwa amanah kepimpinan tersebut akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah swt. Maka di dalam islam penyediaan fasilitas umum bagi rakyat tidak akan diserahkan kepada swasta untuk mencari keuntungan, melainkan negara akan menyediakannya secara mandiri.
Selama yang mendasari pemerintahan adalah sistem kapitalisme, maka seperti jauh panggang dari api jaminan mudik yang aman dan nyaman dapat dirasakan oleh masyarakat saat ini. Oleh karena itu sudah seharusnya pengelolaan negara ini berbenah, jika islam memiliki solusi yang komperhensif, mengapa kita tidak kembali pada sistem islam saja? Wallahualam bishowab.
