Surabaya, KP – Panitia khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) III yang membidangi pembangunan dan infrastruktur mengumpulkan bahan sebagai bahan rekomendasi LKPj Gubernur Kalsel pada 2022.
Salah satunya, Pansus III didampingi stakeholder mendatangi DPRD Jawa Timur untuk melakukan kajian sekaligus mengumpulkan bahan rekomendasi LKPj kepala daerah pada 2022.
“Kita perlu menggali informasi berkiatan dengan LKPj kepala daerah tahun anggaran 2022,” kata Sekretaris Pansus III, H Abidinsyah, usai studi komparasi ke DPRD Jawa Timur, Kamis (6/4/2023), di Surabaya.
Menurut Abidinsyah, studi komparasi ini juga diperlukan agar bisa menyandingkan capaian pembangunan secara objektif, sekaligus evaluasi terhadap kinerja Pemprov Kalsel.
“Kita ingin memberikan rekomendasi yang obyektif atas kinerja pemerirntah daerah,” tambah politisi Partai Demokrat.
Abidinsyah mengungkapkan, secara umum, Pansus LKPj DPRD Jatim cukup berbeda dengan Kalsel, dimana hanya terdapat satu panitia khusus terkait LKPj.
“Sedangkan di Kalsel dibagi menjadi per bidang (komisi),” ujar Abidinsyah.
Kemudian dalam pelaksanaannya, untuk penunjang Pansus LKPj DPRD Jatim memiliki tiga orang tenaga ahli dari berbagai bidang, agar dapat mengevaluasi sekaligus rekomendasi terhadap jalannya pembangunan.
“Kunjunganini diharapkan dapat menjadi masukan dalam menyusun rekomendasi DPRD,” jelas wakil rakyat dari daerah pemilihan Kalsel II, yakni Kabupaten Banjar.
Selain itu, masukan yang diperoleh dari DPRD Jatim ini dapat menjadikan masukan dan diterapkan, sehingga LKPj dapat lebih sempurna, lebih baik dan bisa dipertanggungjawabkan.
Sementara itu, Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan, Sekretariat DPRD Jawa Timur, Sri Nurwidayati menjelaskan, penyampaian rekomendasi DPRD Jatim rencananya akan dilaksanakan di awal Mei 2023 mendatang.
“DPRD Jatim masih fokus mengumpulkan bahan masukan dalam menyusun rekomendasi DPRD melalui studi komparasi, konsultasi dan rapat-rapat bersama eksekutif,” kata Sri.
Studi komparasi ke Jawa Timur didampingi dinas terkait, yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkim), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Perhubungan (Dishub), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kalsel. (lyn/KPO-1)
