Banjarmasin KP- Pemko Banjarmasin terus secara bertahap berusaha menuntaskan kawasan kumuh di kota ini. Dalam tahun 2023 dianggarkan dalam APBD Rp 11 miliar.
” Untuk tahun 2023 penganggaran di APBD Rp11 miliar dengan target menangani seluas 40 hektar kawasan kumuh di lima kecamatan,” ungkap.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin Chandra Iriandi Wijaya pada rapat dengar pendapat dengan komisi III DPRD.
Dijelaskan, target itu hampir sama dengan tahun 2O22 lalu dengan menuntaskan 65 kawasan kumuh.
Sebelumnya dijelaskan penuntasan kawasan kumuh 65 hektar itu Pemko bekerjasama dan dibantu Pemprov Kalsel sebanyak 15 hektar sedangkan Pemko 5O hektar.
Sedangkan pada tahun 2O22 lalu Pemko juga berkolaborasi dengan pemerintah provinsi dan pusat sehingga berhasil mengentaskan seluas 65 hektar kawasan kumuh.
“Pemko Banjarmasin melalui APBD 2022 melakukan penanganan 50 hektar, sedangkan kolaborasi dengan provinsi dan pusat seluas 15 hektar,” ujarnya.
Untuk tahun 2023, ungkap Chandra, Pemko Banjarmasin menganggarkan di APBD Rp11 miliar dengan target menangani seluas 40 hektar kawasan kumuh di lima kecamatan.
“Ada juga bantuan dari pemerintah pusat sebanyak 310 bedah rumah warga tidak layak huni pada tahun ini di Banjarmasin,” tuturnya.
“Target tahun ini seperti tahun lalu kita tangani kawasan kumuh seluas 65 hektare di lima kecamatan,” ujar Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin Chandra Iriandi Wijaya di Banjarmasin, Kamis.
Untuk penanganan kawasan kumuh tahun lalu, Pemkot berkolaborasi dengan pemerintah provinsi dan pusat sehingga berhasil mengentaskan seluas 65 hektare kawasan kumuh.
“Pemko Banjarmasin melalui APBD 2022 melakukan penanganan 50 hektare, sedangkan kolaborasi dengan provinsi dan pusat seluas 15 hektar,” ujarnya.
Untuk tahun 2023, ungkap Chandra kembali mengemukakan,Pemko Banjarmasin menganggarkan di APBD Rp11 miliar dengan target menangani seluas 40 hektar kawasan kumuh di lima kecamatan.
“Ada juga bantuan dari pemerintah pusat sebanyak 310 bedah rumah warga tidak layak huni pada tahun ini di Banjarmasin,” tuturnya.
Lebih jauh dijelaskan, bahwa peta kawasan kumuh yang ada sekarang sudah diperbaharui.
Menurutnya, pemetaan kawasan kumuh baru bertujuan dalam rangka mendukung dan melaksanakan Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) yang sudah dicanangkan Pemko Banjarmasin.
Ia menyebutkan, Program Kotaku sesuai Surat Keputusan (SK) Wali Kota Banjarmasin tahun 2015 ditetapkan kawasan kumuh seluas sekitar 549,7 hektar yang tersebar di lima kecamatan Kota Banjarmasin. (nid/K-3)
